Manusiasenayan.id – Urusan kesehatan ternyata bukan cuma soal badan yang sakit atau butuh obat. Di tengah hidup yang makin banyak tekanan, masalah ekonomi, utang pinjol, sampai stres berkepanjangan juga bisa bikin kondisi mental seseorang ikut tumbang. Sayangnya, akses layanan kesehatan mental masih punya sejumlah pekerjaan rumah, terutama soal biaya pengobatan yang ditanggung BPJS Kesehatan.
Hal ini ikut disorot Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari. Ia meminta BPJS Kesehatan lebih update dalam menentukan layanan medis dan obat-obatan yang masuk dalam jaminan kesehatan. Sebab, kebutuhan masyarakat terus berkembang dan nggak bisa terus-terusan memakai standar layanan yang itu-itu saja.
Dorongan tersebut disampaikan Desy saat mengikuti diskusi Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI bersama perwakilan direksi Jasindo dan Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali, Senin (2/11/2026).
Dalam diskusi tersebut, Desy menemukan masih ada sejumlah layanan kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan pasien, tetapi belum sepenuhnya ditanggung BPJS. Salah satunya adalah terapi psikologi dan beberapa jenis obat untuk menangani skizofrenia pada tingkatan tertentu.
Menurut Srikandi Parlemen dari Fraksi PAN itu, persoalan ini nggak boleh dianggap remeh. Pasalnya, banyak masyarakat membutuhkan penanganan kesehatan mental, tetapi belum tentu bisa mengakses seluruh layanan medis yang mereka perlukan.
Desy juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi bisa menjadi salah satu pemicu gangguan kesehatan. Bayangkan saja, ketika seseorang harus pusing memikirkan kebutuhan sehari-hari, cicilan menumpuk, sampai terjebak pinjol, kondisi mentalnya tentu bisa ikut terdampak.
Bahkan, stres yang terus menumpuk bukan cuma bikin pikiran kacau. Kondisi tersebut juga bisa memicu masalah kesehatan fisik, seperti gastritis, maag, hingga asam lambung.
“Masalah stres masyarakat akibat tekanan ekonomi dan masalah kehidupan lainnya bisa memicu terjadinya beberapa penyakit semisal gastritis (maag, asam lambung) hingga mental health (gangguan kesehatan jiwa) yang membutuhkan layanan kesehatan secara menyeluruh,” ujar Desy.
Ia juga mengingatkan bahwa gangguan kesehatan mental bukan sekadar masalah kurang piknik atau kebanyakan pikiran. Kalau nggak ditangani dengan tepat, dampaknya bisa panjang, mulai dari pola tidur berantakan sampai menurunnya kualitas hidup seseorang.
Karena itu, Desy menilai layanan kesehatan harus lebih mengutamakan pencegahan dan penanganan menyeluruh. Jangan sampai sistem kesehatan baru bergerak ketika penyakit sudah semakin parah.
Ia pun mendorong BPJS Kesehatan, Jasindo, dan pihak rumah sakit untuk duduk satu meja. Ketiganya perlu membahas ulang jenis penyakit, layanan medis, serta obat-obatan yang seharusnya masuk dalam cakupan jaminan kesehatan.
Desy berharap kebutuhan medis masyarakat yang terus berkembang bisa mendapat perhatian lebih serius. Dengan begitu, masyarakat nggak harus kebingungan mencari akses pengobatan ketika membutuhkan bantuan medis.
Sementara itu, Group Head Government Program Jasindo, Mahardyansyah Tanugra, menyambut positif berbagai masukan tersebut. Ia mengakui bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan perlu terus didorong melalui pelayanan yang profesional dan proporsional.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa memperluas tanggungan BPJS juga nggak bisa asal menambah daftar layanan. Ada sejumlah hal yang harus dihitung, mulai dari kemampuan anggaran, kecukupan tarif, prioritas kebutuhan medis, hingga efektivitas pengobatan.
Menurutnya, BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan sosial yang manfaat dan batasannya sudah diatur pemerintah. Artinya, program ini bukan asuransi yang bisa menanggung semua jenis pengobatan tanpa pengecualian.
Pada akhirnya, pesan yang ingin disampaikan cukup jelas: kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan sampai masyarakat harus berjuang sendirian menghadapi gangguan kesehatan hanya karena akses pengobatannya masih terbatas. Sebab, menjaga kesehatan bukan cuma soal bikin badan tetap fit, tetapi juga memastikan pikiran tetap sehat!
