Manusiasenayan.id – Polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali jadi sorotan. Kali ini, sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) turun ke jalan lewat Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) di Lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah dan DPR agar segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait syarat pendidikan Gibran. Mereka menilai persoalan ini nggak boleh terus dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.
Sejumlah tokoh ikut meramaikan aksi tersebut, salah satunya mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Dia berharap putusan MK dan MA bisa menjadi pegangan bagi pemerintah untuk mencari jalan keluar dari polemik yang terus bergulir.
Menurut Jimly, persoalan ini perlu segera dibereskan. Pasalnya, jika terus berlarut-larut, polemik tersebut dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas pemerintahan selama tiga tahun ke depan.
Dia juga menyoroti peran delapan partai politik yang punya kursi di DPR. Jimly berharap para pimpinan partai segera duduk bareng, bermusyawarah, dan mengambil keputusan supaya persoalan ini nggak terus menjadi bola panas.
Senada dengan Jimly, anggota DPR Kamrussamad menilai aksi ARBI bisa menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan menjaga kekuatan nasional. Dia mendorong pemerintah agar nggak cuma mendengar tuntutan massa, tetapi juga serius mengambil langkah untuk menindaklanjutinya.
Sementara itu, Said Didu yang turut hadir dalam aksi tersebut menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto agar berani melakukan bersih-bersih di lingkungan pemerintahan. Dia juga meminta pihak-pihak yang dianggap menjadi penghubung kepentingan tertentu di sekitar Istana untuk segera meninggalkan lingkaran kekuasaan.
Dukungan agar polemik ini segera selesai juga datang dari Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung. Dia menilai persoalan tersebut bisa menjadi beban bagi Presiden jika terus dibiarkan. Tamsil bahkan berharap masalah ini sudah beres pekan depan, setelah masa reses DPR selesai. Menurutnya, penyelesaian persoalan ini nggak perlu dibuat berbelit-belit.
Dalam aksi tersebut, Bachtiar Nasir kemudian membacakan lima tuntutan utama ARBI. Dia menegaskan bahwa rakyat perlu bersatu untuk menjaga keutuhan dan kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ada lima poin yang menjadi suara utama massa, yaitu:
- Rakyat bersatu membela Indonesia.
- Melawan pengkhianat bangsa dan negara.
- Melawan oligarki dan penguasaan asing atas aset negara.
- Menegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
- Menegakkan hukum secara konsisten.
Bachtiar juga menegaskan bahwa putusan MK dan MA terkait syarat pendidikan Gibran harus dijalankan. Dia meminta lembaga legislatif dan eksekutif nggak mengabaikan keputusan hukum yang sudah ditetapkan.
Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, hukum harus menjadi pegangan bersama, bukan sekadar aturan yang dibaca atau dijadikan formalitas.
Kini, bola ada di tangan pemerintah dan DPR. Massa ARBI berharap tuntutan mereka segera mendapat respons dan polemik yang terus bergulir bisa menemukan titik terang. Sebab, kepastian hukum dinilai penting agar persoalan ini nggak terus menjadi perdebatan berkepanjangan.
