Manusiasenayan.id – Koruptor harus dikasih efek jera yang benar-benar bikin kapok! Begitu kira-kira semangat yang dibawa Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, saat mendukung opsi penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Politisi Fraksi PKB yang akrab disapa Gus Abduh ini menilai, korupsi bukan kejahatan kaleng-kaleng. Dampaknya bisa bikin negara kehilangan uang dalam jumlah fantastis, bahkan sampai miliaran hingga triliunan rupiah. Karena itu, menurutnya, negara perlu punya langkah hukum yang lebih tegas supaya koruptor nggak merasa kejahatannya sebagai jalan pintas buat memperkaya diri.
Buat Abdullah, persoalan korupsi juga nggak selesai hanya dengan memasukkan pelakunya ke balik jeruji besi. Ada masalah lain yang nggak kalah penting, yaitu ke mana larinya uang hasil korupsi?
Pasalnya, masih ada kasus ketika pelaku sudah dijatuhi hukuman penjara, tetapi aset hasil kejahatannya belum sepenuhnya kembali ke negara. Bahkan, kekayaan tersebut berpotensi masih dinikmati keluarga pelaku atau disembunyikan di luar negeri lewat jaringan tertentu.
“Banyak koruptor sudah dihukum, tetapi hasil kejahatannya tidak sepenuhnya kembali ke negara. Bahkan, kekayaan hasil korupsi masih bisa dinikmati oleh pelaku maupun keluarganya. Apalagi jika aset tersebut dipindahkan atau disembunyikan di luar negeri dan melibatkan jaringan tertentu. Karena itu, sudah saatnya negara memiliki instrumen hukum yang lebih tegas, termasuk kemungkinan penerapan hukuman mati bagi koruptor,” tegas Abdullah dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Gus Abduh menjelaskan, opsi pidana mati tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) draf terbaru RUU Perampasan Aset. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati dengan tata cara pelaksanaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, hukuman bagi koruptor juga harus melihat seberapa besar kerugian negara dan keuntungan yang mereka dapatkan. Jangan sampai kasus korupsi bernilai fantastis justru berakhir dengan vonis yang dinilai belum sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat.
Baginya, pemberantasan korupsi nggak boleh cuma fokus bikin pelaku masuk penjara. Uang hasil kejahatannya juga harus dikejar sampai kembali ke negara.
“Jangan sampai koruptor hanya menjalani hukuman penjara, sementara uang hasil kejahatannya tetap aman dan bisa dinikmati anak cucunya. Negara harus memastikan bahwa kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan sedikit pun bagi pelakunya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa mengusut kasus korupsi bukan perkara murah. Negara harus mengeluarkan biaya besar mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai persidangan. Karena itu, penguatan mekanisme perampasan aset dinilai penting agar kerugian negara bisa dipulihkan.
Meski mendukung opsi hukuman mati, Abdullah tetap mengingatkan agar penerapannya nggak dilakukan sembarangan. Prinsip kehati-hatian harus jadi pegangan, dan pidana mati mesti ditempatkan sebagai pilihan terakhir.
Ia menegaskan, pemberantasan korupsi tetap harus berjalan sesuai prinsip negara hukum serta menghormati hak asasi manusia. Apalagi, hak untuk hidup merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945.
Artinya, sekeras apa pun negara ingin memberantas korupsi, proses hukumnya tetap harus ketat, objektif, dan sesuai aturan. Tegas boleh, tetapi jangan sampai mengabaikan hukum dan HAM.
