Manusiasenayan.id – Nasib tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu, masih jadi perhatian. Banyak pegawai, khususnya yang bertugas di daerah, tentu bertanya-tanya soal kejelasan status dan masa depan pekerjaan mereka. Nah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, meminta para tenaga PPPK untuk tidak perlu waswas. Pasalnya, DPR dan pemerintah disebut sudah punya komitmen untuk memperjuangkan kepastian status mereka.
Pesan tersebut disampaikan Bahtra saat menerima aspirasi dari Ketua Umum Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia (APTI), Anton Suroso Hartanto, bersama perwakilan PPPK Paruh Waktu dan guru non-ASN. Pertemuan berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Bahtra menegaskan bahwa perjuangan untuk menyelesaikan persoalan status PPPK bukan sekadar omongan. Menurutnya, pimpinan DPR bersama pemerintah sudah menyepakati komitmen terkait nasib seluruh tenaga PPPK.
Karena itu, ia mengingatkan para pegawai agar tidak gampang percaya dengan informasi yang beredar di media sosial maupun sumber lain yang belum jelas kebenarannya. Jangan sampai kabar simpang siur justru bikin para tenaga PPPK makin resah.
“Jangan ada keraguan lagi soal komitmen pemerintah. Kita lihat sendiri, sudah disepakati oleh pimpinan DPR bersama pemerintah berkenaan dengan semua PPPK. Jadi jangan ada lagi berita-berita yang tidak valid,” tegas Bahtra.
Bukan cuma soal PPPK, pertemuan tersebut juga membahas nasib guru non-ASN yang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri di dunia pendidikan. Bahkan, ada yang sudah mengajar selama puluhan tahun, tetapi sampai sekarang masih menunggu kepastian status kepegawaian.
Menurut Bahtra, pengabdian panjang para guru tersebut perlu mendapat perhatian lebih. Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan afirmasi agar guru non-ASN yang sudah lama mengajar bisa memperoleh kesempatan dan kemudahan untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih jelas.
Sebagai legislator Fraksi Partai Gerindra, Bahtra memastikan Komisi II DPR RI bakal mengawal aspirasi tersebut dan meneruskannya kepada pemerintah. Harapannya, suara para guru tidak cuma berhenti di ruang audiensi, tetapi benar-benar masuk dalam pertimbangan penyusunan kebijakan.
“Teman-teman meminta semacam afirmasi bagi mereka yang selama ini sudah mengajar, ada yang puluhan tahun, kemudian diberi kemudahan. Insya Allah itu juga akan kita perjuangkan, kita sampaikan ke pemerintah,” ujarnya.
Audiensi ini juga dihadiri sejumlah anggota Komisi II DPR RI lintas fraksi, yakni Ahmad Irawan dari Partai Golkar, Ujang Bey dari Partai NasDem, dan Gus Khozin dari PKB.
Pertemuan kemudian ditutup dengan penandatanganan berkas kesimpulan dan foto bersama.
Kini, para tenaga PPPK dan guru non-ASN tentu menunggu langkah nyata dari pemerintah. Sebab, setelah bertahun-tahun mengabdi, kepastian status bukan sekadar harapan, melainkan hal penting yang layak mereka perjuangkan.
