Oleh Denny Syah Putra(Analytics Indonesia)
Lumbung Tanpa Penjaga
Manusiasenayan.id – Presiden sudah kasih arahan untuk membangun lumbung ekonomi rakyat. Namun, beberapa kementerian sepertinya masih fokus bikin gedung, sementara urusan menghidupkannya justru belum kelar.
Pemerintah memang sudah mengumumkan lebih dari 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan lebih dari 100 Sekolah Rakyat terbentuk. Angkanya kelihatan keren, tetapi kondisi di lapangan ternyata belum tentu sejalan. Di Bangkalan, misalnya, 281 koperasi sudah terbentuk sejak Juli 2025, tetapi sampai pertengahan Oktober 2026 belum satu pun beroperasi. Lebih miris lagi, gerai di Sorowako yang diresmikan pada 10 Oktober malah ditemukan kosong empat hari kemudian.
Perlu digarisbawahi, persoalannya bukan soal arah kebijakan Presiden yang salah. Membangun fasilitas memang harus dimulai dari sesuatu yang nyata. Namun, jangan sampai pembangunan cuma ramai di seremoni, tetapi sepi saat harus melayani masyarakat. Sebab, tugas menteri bukan sekadar gunting pita, foto bersama, lalu pindah ke agenda berikutnya.
Babak Kedua: Menghidupkan
Nah, pekerjaan sebenarnya justru dimulai setelah gedung berdiri. Di Bangkalan, dari 31 gerai yang selesai dibangun, baru 16 yang terverifikasi. Di Batam, 24 gerai masih menunggu tahapan dari pusat. Sementara di Surabaya, pengurus sudah siap tempur, tetapi barang dagangan belum juga datang.
Ada cerita menarik dari Ende. Sebanyak 22 gerai masih menunggu perlengkapan, tetapi 14 koperasi lainnya memilih tetap jalan meski belum punya gerai. Mereka bergerak berkat inisiatif pengurus sendiri. Ini membuktikan semangat masyarakat sudah ada, tinggal pemerintah jangan bikin jalannya makin berliku.
Program lainnya juga punya PR serupa. Badan Gizi Nasional memilih memperbaiki kualitas layanan ketimbang mengejar target 82,9 juta penerima, setelah 1.738 dapur dihentikan sementara karena belum memenuhi standar. Sekolah Rakyat pun sempat kehilangan 143 guru terpilih, terutama karena penempatan yang jauh dari rumah.
Kondisi ini makin penting diperhatikan karena data Susenas BPS menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia menyusut dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 46,7 juta pada 2025. Program-program pemerintah diharapkan bisa membalikkan tren tersebut. Namun, manfaatnya tentu nggak akan terasa kalau fasilitasnya cuma berdiri tanpa aktivitas.
Hafizhun ‘Alim
Kalau bicara soal mengelola amanah, Al-Qur’an punya kisah menarik tentang Nabi Yusuf. Dulu, Raja Mesir bermimpi tentang tujuh sapi gemuk yang dimakan tujuh sapi kurus. Yusuf kemudian menerjemahkan mimpi itu menjadi strategi: menanam selama tujuh tahun, menyimpan hasil panen, lalu mengelolanya saat masa paceklik tiba.
Ketika dipercaya mengelola perbendaharaan negeri, Yusuf menyebut dua bekal penting, yaitu hafizhun ‘alim (QS Yusuf: 55). Artinya, bisa dipercaya sekaligus punya pengetahuan dan keahlian. Jadi, bukan cuma jujur, tetapi juga harus paham cara mengelola sesuatu.
Pemikiran seperti ini sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Tjokroaminoto, Sjafruddin Prawiranegara, dan Mohammad Hatta juga punya gagasan tentang ekonomi yang berpihak kepada rakyat dan dikelola secara bertanggung jawab.
Arah kebijakan Presiden yang berpijak pada Pasal 33 UUD 1945 membutuhkan sosok seperti Yusuf di setiap kementerian. Bukan cuma orang yang jago membangun, tetapi juga jago mengurus sampai tuntas.
Lima Langkah untuk Babak Kedua
Lantas, apa yang harus dibenahi? Ada lima langkah yang bisa langsung dikerjakan pemerintah tanpa perlu menunda pembangunan atau membuat undang-undang baru.
- Berjalan bersamaan. Jangan tunggu gedung selesai baru mencari pengelola. Penunjukan dan pelatihan harus dimulai sejak kontrak pembangunan diteken, supaya semuanya siap barengan.
- Tenggat serah terima. Pemerintah perlu menetapkan batas waktu yang jelas, misalnya maksimal 90 hari sejak bangunan selesai sampai resmi beroperasi.
- Kelonggaran lokal. Kalau pasokan dari pusat belum datang, pengurus sebaiknya boleh mengambil barang dari pemasok lokal. Nggak perlu menunggu terlalu lama kalau kebutuhan bisa dipenuhi dari daerah sendiri.
- Menghitung yang hidup. Laporan kepada Presiden jangan cuma berisi berapa gedung yang sudah berdiri. Harus jelas juga berapa fasilitas yang benar-benar buka dan melayani masyarakat.
- Koreksi tengah tahun. Program yang masih tersendat harus segera dievaluasi sebelum revisi anggaran. Dengan begitu, bantuan dan pendampingan bisa langsung diarahkan ke titik masalah.
Penutup
Presiden sudah menentukan arah dan pembangunan juga sudah berjalan. Itu memang langkah awal yang penting. Namun, sekarang waktunya pemerintah memastikan setiap koperasi benar-benar beroperasi, setiap dapur memenuhi standar, dan setiap Sekolah Rakyat punya guru.
Jangan sampai negara jago membangun, tetapi kewalahan menghidupkan. Sebab, membangun lumbung butuh keberanian, sedangkan menjaga isinya butuh ketelitian. Republik ini sudah punya langkah pertama. Sekarang, yang dibutuhkan adalah sosok-sosok Yusuf yang bisa memastikan program pemerintah benar-benar sampai manfaatnya ke rakyat.
