Manusiasenayan.id – Dudung Abdurachman resmi duduk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Baru mulai kerja, Dudung sudah membawa sejumlah arahan dari Presiden Prabowo Subianto, salah satunya soal cara pemerintah menangani situasi di Papua.
Dudung mengatakan, Prabowo ingin penanganan Papua tidak melulu mengandalkan pendekatan keamanan. Pemerintah juga diminta lebih dekat dengan masyarakat dan merebut hati rakyat.
“Penanganan itu lebih kepada pendekatan kepada hati, merebut rakyat,” kata Dudung di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).
Jadi, operasi keamanan tetap ada, tapi bukan berarti semua persoalan diselesaikan dengan cara keras. Dudung menjelaskan, operasi hanya akan dilakukan secara terbatas dan menyasar target tertentu.
Sementara itu, pemerintah akan lebih mendorong pendekatan kultural dan pembinaan teritorial. Intinya, pemerintah ingin membangun kedekatan dengan masyarakat Papua, bukan cuma hadir ketika ada persoalan keamanan.
Dudung juga akan meneruskan arahan tersebut lewat koordinasi dengan jajaran terkait, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Arahan dari Prabowo itu diterima Dudung setelah pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden. Sekarang, arahan tersebut mulai diterjemahkan menjadi langkah kerja di lapangan.
Politik Nasional Ikut Jadi Perhatian
Bukan cuma Papua yang masuk radar Dudung. Kondisi politik nasional juga jadi perhatian.
Dudung menilai situasi politik harus tetap kondusif meski dinamika terus berkembang. Ia juga menyinggung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang belakangan ramai dibahas di media.
Menurut Dudung, masyarakat perlu menghormati keputusan hukum yang sudah ditetapkan. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak membuat tafsir sendiri-sendiri yang kemudian bikin situasi makin panas, terutama lewat media sosial.
Pesannya cukup jelas. Boleh beda pendapat, tapi jangan sampai perbedaan itu bikin persatuan ikut berantakan.
Untuk menjaga kondisi tetap aman, Dudung akan memperkuat koordinasi lintas lembaga. Ia menyebut kepolisian dan kejaksaan sebagai pihak yang akan diajak berkoordinasi.
Dudung juga berencana menemui para ketua umum partai politik. Langkah ini dilakukan untuk menjaga situasi politik tetap terkendali.
Karhutla dan Benur Ilegal Ikut Dibawa
Setelah menggantikan Djamari Chaniago, Dudung juga langsung mendapat sejumlah pekerjaan rumah.
Salah satu yang masuk daftar prioritas adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dudung mengatakan dirinya akan segera menggelar rapat dengan kementerian terkait dan turun langsung ke lokasi.
“Dalam waktu dekat saya akan melaksanakan rapat dengan kementerian terkait, saya akan meninjau segera mungkin ke lokasi,” ujarnya.
Selain karhutla, Dudung juga menyoroti ekspor benur atau benih lobster ilegal. Persoalan ini menjadi salah satu isu yang dibahas dalam proses serah terima jabatan.
Dudung menegaskan, berbagai kegiatan ilegal dan penyimpangan harus dituntaskan. Pemerintah akan menggandeng kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan tidak ada lagi kegiatan yang berjalan di luar aturan.
Jadi, pekerjaan Dudung sebagai Menko Polkam cukup padat. Mulai dari Papua, stabilitas politik, karhutla, sampai aktivitas ilegal. Semuanya harus dikawal lewat koordinasi lintas lembaga.
