Manusiasenayan.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai gaspol pakai teknologi kecerdasan buatan (AI) buat mengawasi transaksi pajak. Bukan cuma bisnis kelapa sawit yang masuk radar, kekayaan para crazy rich alias orang-orang tajir juga ikut jadi perhatian.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin mempersempit celah pajak yang selama ini berpotensi lolos dari pengawasan. Lewat teknologi machine learning dan AI, Kemenkeu bisa membaca data transaksi, mengecek laporan bisnis, sampai memantau perubahan aset wajib pajak dengan lebih cepat.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholisoh Ibnu Aman menjelaskan, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Besarnya aktivitas bisnis di sektor ini bikin pemerintah perlu punya cara yang lebih canggih buat mengawasi transaksi antarpelaku usaha.
Masalahnya, deskripsi barang dalam faktur pajak elektronik (e-invoice) sering ditulis menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh setiap perusahaan. Alhasil, proses membaca dan mencocokkan data bisa jadi lebih ribet kalau semuanya dikerjakan secara manual.
Nah, AI bakal jadi senjata baru buat mengatasi masalah tersebut. Dengan bantuan machine learning, sistem bisa membaca faktur pajak secara otomatis, mulai dari jenis barang yang dijual, jumlahnya, sampai harga transaksinya.
“Jadi, kita pakai machine learning untuk menganalisis faktur pajak dan memilah apa yang dijual, jumlah, dan harganya,” ujar Nurkholisoh dalam acara BRITACOF di Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
Teknologi ini juga bikin pemerintah bisa mengecek apakah laporan penjualan perusahaan masuk akal atau justru ada angka yang nggak nyambung.
Contohnya di bisnis sawit. Pemerintah bisa menelusuri berapa banyak buah sawit yang dibeli pabrik, menghitung berapa banyak minyak yang seharusnya dihasilkan, lalu membandingkannya dengan laporan penjualan perusahaan.
Kalau hasilnya beda jauh, petugas pajak punya petunjuk buat melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi, pemerintah nggak cuma mengandalkan angka yang dilaporkan perusahaan, tetapi juga mencocokkannya dengan data di sepanjang proses produksi.
Bukan cuma urusan sawit, Kemenkeu juga mulai melirik kelompok wajib pajak berpenghasilan dan beraset tinggi alias high net worth individuals. Pasalnya, kekayaan kelompok ini bisa tersebar di berbagai perusahaan dan instrumen investasi, sehingga nggak gampang dipantau lewat satu laporan saja.
Buat mengatasi hal tersebut, pemerintah sedang menyiapkan dashboard pengawasan berbasis AI. Menurut Nurkholisoh, sistem ini sudah memasuki tahap akhir persiapan penggunaan untuk membaca keterbukaan informasi yang berkaitan dengan individu dan perusahaan.
Menariknya, sistem tersebut juga bisa mendeteksi aksi korporasi, mulai dari merger, akuisisi, sampai penjualan saham. Ketika ada perubahan, data kekayaan di dashboard bisa diperbarui lebih cepat tanpa harus menunggu laporan tahunan.
“Sehingga segera, petugas pajak kita akan melihat perubahan kekayaan saat hal itu terjadi, bukan setahun kemudian, bukan dua tahun kemudian,” tegasnya.
Lewat langkah ini, Kemenkeu ingin bikin pengawasan pajak makin sat-set dan berbasis data. Harapannya, celah yang sebelumnya sulit terdeteksi bisa lebih cepat ditemukan. Namun, akurasi data dan efektivitas penggunaan teknologi tetap jadi kunci supaya sistem ini benar-benar bekerja sesuai tujuan.
