Manusiasenayan.id – Metode fire walk alias jalan di atas bara api yang dipakai dalam pelatihan calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan lagi ramai jadi bahan omongan. Buat sebagian orang, cara ini dianggap bisa ngebentuk mental yang lebih berani, percaya diri, dan pantang nyerah. Tapi di balik aksi yang kelihatan ekstrem itu, muncul pertanyaan: memang seberapa relevan sih buat ningkatin kualitas pelayanan ke masyarakat?
Nah, Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, ikut angkat suara soal isu ini. Menurutnya, niat BPJS Ketenagakerjaan buat membangun karakter pegawai tentu patut diapresiasi. Namun, semangat membentuk mental jangan sampai bikin aspek keselamatan malah dinomorduakan.
Soalnya, BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga yang setiap hari ngajak perusahaan dan pekerja buat sadar pentingnya manajemen risiko dan budaya keselamatan kerja. Jadi, menurut Vita, sudah sewajarnya kalau semua kegiatan internal, termasuk pelatihan pegawai, juga menerapkan standar keselamatan yang tinggi.
“Boleh saja cari metode pelatihan yang inovatif, tapi jangan lupa, keselamatan harus tetap jadi prioritas,” kira-kira begitu pesan yang ingin ditekankan Vita.
Ia menilai, fokus utama dalam membangun kualitas SDM seharusnya bukan soal siapa yang paling berani melewati bara api. Yang jauh lebih penting adalah apakah pelatihan itu benar-benar bikin calon pegawai makin siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurut Vita, pegawai BPJS Ketenagakerjaan nantinya akan diuji bukan saat berdiri di atas bara api, melainkan ketika harus menghadapi berbagai persoalan peserta di lapangan. Di situlah integritas, profesionalisme, kemampuan menyelesaikan masalah, dan empati benar-benar dibutuhkan.
“Keberhasilan calon pegawai bukan diukur dari seberapa berani mereka melewati tantangan ekstrem, tetapi dari bagaimana mereka menjaga amanah dan melayani peserta dengan maksimal,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan kalau tugas utama BPJS Ketenagakerjaan adalah memastikan para pekerja mendapatkan perlindungan lewat lima program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Artinya, ukuran keberhasilan pegawai ada pada seberapa cepat, tepat, dan berkualitas mereka melayani masyarakat, bukan seberapa kuat menghadapi tantangan simbolis.
Sebagai mitra pengawas, Komisi IX DPR RI memastikan tetap mendukung setiap inovasi dalam pengembangan SDM, asalkan manfaatnya jelas, relevan dengan kebutuhan organisasi, dan tetap mengutamakan keselamatan.
Di akhir pernyataannya, Vita mengingatkan satu hal yang menurutnya nggak boleh dilupakan. Sebuah institusi publik nggak dibangun dari aksi yang viral atau tantangan ekstrem. Kepercayaan masyarakat justru lahir dari budaya kerja yang profesional, penuh integritas, mengutamakan keselamatan, dan konsisten memberikan pelayanan terbaik.
Karena pada akhirnya, masyarakat nggak akan bertanya pegawai BPJS pernah jalan di atas bara api atau nggak. Yang mereka rasakan adalah apakah hak mereka dilayani dengan cepat, tepat, dan tanpa ribet. Itu yang benar-benar bikin sebuah lembaga dipercaya publik.
