Manusiasenayan.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa lagi kasih sinyal jelas soal utang negara. Pemerintah nggak mau urusan utang cuma diberesin dari sisi “gimana bayarnya”, tapi juga dari sumber duit negaranya.
Purbaya bilang, pengelolaan utang jangka pendek tetap jalan sesuai acuan, mulai dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sampai defisit anggaran. Tapi kalau pendapatan negara jalan di tempat, ya utang berpotensi terus nambah.
“Nanti ke depannya, pengelolaan utang kan kalau pendapatannya enggak naik-naik juga tetap aja utangnya nambah. Jadi, kita akan perbaiki Pajak dan Bea Cukai sehingga tax collection-nya bisa naik,” ujar Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Nah, di sinilah pemerintah mau gaspol benahi pajak dan Bea Cukai. Tapi tenang, Purbaya memastikan langkah tersebut bukan berarti tarif pajak bakal dinaikkan.
Menurutnya, pemerintah justru mau membereskan berbagai praktik kecurangan yang bikin penerimaan negara bocor. Jadi, bukan soal narik lebih banyak dari yang sudah ada, tapi memastikan duit yang seharusnya masuk negara benar-benar masuk.
“Bukan menaikkan tarif ya, tapi menghilangkan kecurangan-kecurangan yang ada sehingga pajak kita bagus, pendapatannya bisa lebih bagus,” jelasnya.
Purbaya juga menyoroti kepatuhan wajib pajak. Targetnya simpel: makin banyak wajib pajak yang patuh, makin sehat pula tax ratio Indonesia.
Buat Purbaya, jangan sampai pemerintah cuma sibuk ngomongin cara mengelola utang, sementara akar masalah penerimaan negara malah nggak disentuh. Karena kalau pemasukan negara bisa digenjot dengan cara yang sehat, tekanan untuk terus menambah utang juga bisa ditekan.
Saat ditanya apakah fokus mitigasi lebih mengarah ke rasio utang terhadap penerimaan dibandingkan PDB, Purbaya langsung meluruskan. Menurutnya, fokus utama ada pada kinerja orang-orang di sektor Pajak dan Bea Cukai.
“Bukan. Fokusnya adalah perbaikan kinerja personel Pajak dan Bea Cukai ke depan sehingga enggak ada kebocoran, itu utamanya,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Purbaya menyampaikan RAPBN 2027 tetap ekspansif, tetapi tetap terukur. Pemerintah mematok defisit sebesar 2,4% dari PDB, atau sekitar Rp671,2 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan outlook 2026.
Untuk bayar bunga utang, pemerintah menyiapkan Rp650,3 triliun pada 2027. Nominal tersebut naik 11,7% dibandingkan outlook 2026 yang mencapai Rp582,2 triliun.
Di sisi pendapatan, pemerintah menargetkan Rp3.426 triliun pada 2027, tumbuh 6,8% dari outlook 2026. Sementara penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai Rp2.908 triliun atau tumbuh 10,5%.
Rinciannya, penerimaan pajak ditargetkan Rp2.591,4 triliun dengan pertumbuhan 12,1%. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai diproyeksikan mencapai Rp316,6 triliun.
Jadi, strategi pemerintah kali ini cukup jelas: utang dikontrol, penerimaan digenjot, kebocoran diberantas. Bukan sekadar cari duit lebih banyak, tapi bikin sistem penerimaan negara lebih rapi dan makin minim celah.
