Manusiasenayan.id – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) gerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda Kalimantan dan sejumlah daerah lainnya. Menurutnya, pemerintah nggak bisa cuma mengandalkan koordinasi di atas kertas. Semua pihak harus turun tangan supaya api cepat padam dan warga nggak terus-terusan terpapar asap.
Rajiv menegaskan, Kemenhut harus mengambil peran utama dalam mengendalikan karhutla. Kementerian perlu menyatukan langkah bersama BNPB, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Bukan cuma kumpul dan rapat, setiap keputusan juga harus langsung dieksekusi di lapangan.
“Kementerian Kehutanan harus tampil sebagai penggerak utama penyelesaian masalah ini. Segera kumpulkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat terkait. Tetapkan siapa mengerjakan apa, di wilayah mana, dengan dukungan apa, dan kapan hasilnya harus terlihat. Warga tidak bisa terus menunggu sementara kebakaran dan paparan asap masih berlangsung,” tegas Rajiv dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).
Desakan ini muncul setelah data SiPongi Kemenhut mencatat 799 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di seluruh Indonesia hingga Kamis (15/10/2026). Jumlah tersebut naik tajam dari 372 titik pada sehari sebelumnya.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak di antara daerah prioritas, yakni 389 titik. Disusul Sumatera Selatan dengan 122 titik, Kalimantan Barat 42 titik, serta Jambi dan Kalimantan Selatan yang masing-masing mencatat 31 titik.
Nggak cuma di Kalimantan, laporan BNPB juga mencatat kebakaran di Banggai Kepulauan dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah; Majene, Sulawesi Barat; Sinjai, Sulawesi Selatan; hingga Banyumas, Jawa Tengah. Sejumlah kebakaran memang sudah berhasil dipadamkan. Namun, api di Kelurahan Baruga, Majene, masih dilaporkan menyala berdasarkan pembaruan Rabu (14/10/2026).
Melihat kondisi tersebut, Rajiv menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dan terarah. Pemerintah perlu menentukan wilayah yang paling mendesak berdasarkan kondisi api, ancaman terhadap permukiman, kualitas udara, dan kemampuan daerah menangani kebakaran.
Operasi gabungan dan peninjauan lapangan yang sudah berjalan juga perlu dievaluasi. Mulai dari jumlah personel, ketersediaan peralatan, akses sumber air, sampai dukungan anggaran harus dipastikan cukup. Jangan sampai petugas sudah berjibaku di lapangan, tetapi perlengkapan yang dibutuhkan malah belum tersedia.
Rajiv meminta rapat koordinasi segera melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, BNPB, BMKG, TNI, Polri, serta kepala daerah terdampak. Pengelola kawasan dan pemegang konsesi juga harus ikut bertanggung jawab atas pencegahan dan penanganan kebakaran di wilayah kelolanya.
Menurut Rajiv, rapat tersebut harus menghasilkan pembagian tugas yang jelas, rencana operasi, kebutuhan lapangan, dan target harian yang bisa dievaluasi. Kalau ada daerah kekurangan pompa, sumber air, personel, atau layanan kesehatan, pemerintah harus langsung menentukan siapa yang menyediakan dan kapan bantuan tiba.
Selain fokus memadamkan api, keselamatan warga juga nggak boleh luput dari perhatian. Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah perlu memastikan fasilitas kesehatan siap menangani dampak asap. Masyarakat juga membutuhkan informasi kualitas udara dan panduan aktivitas agar bisa mengurangi risiko paparan asap.
Keselamatan petugas dan relawan pun harus jadi perhatian serius. Rajiv menyoroti insiden operasi pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada 15 Oktober 2026 yang memakan korban. Menurutnya, perlengkapan keselamatan, komunikasi, jalur evakuasi, dan penilaian risiko harus dipastikan sebelum operasi berlangsung.
Di sisi lain, Kemenhut bersama instansi berwenang juga diminta menelusuri penyebab kebakaran, mengevaluasi kepatuhan pengelola kawasan, serta menindak setiap pelanggaran berdasarkan bukti.
Bagi Rajiv, keberhasilan penanganan karhutla bukan soal seberapa banyak rapat digelar atau berapa personel dikerahkan. Ukurannya harus jelas: api terkendali, warga terlindungi, dan kebakaran berulang bisa dicegah.
Intinya, masyarakat butuh aksi nyata, bukan sekadar janji. Pemerintah harus bergerak cepat, memastikan koordinasi benar-benar jalan, dan bertanggung jawab sampai persoalan karhutla tertangani.
