Manusiasenayan.id – Konflik perang suku di Papua Pegunungan akhirnya mulai menemukan titik terang. Di tengah suasana yang sebelumnya panas dan penuh ketegangan, prosesi adat damai digelar di Mapolres Jayawijaya, Papua Pegunungan. Momen ini jadi simbol kalau masyarakat adat masih pegang kuat nilai persaudaraan dan penyelesaian lewat jalur budaya, bukan balas dendam.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, turun langsung menyaksikan prosesi perdamaian itu. Salah satu momen paling sakral terjadi saat ritual adat patah panah dilakukan sebagai tanda perang resmi dihentikan. Panah yang biasanya dipakai untuk bertikai, kali ini dipatahkan sebagai simbol berakhirnya konflik antar kedua kelompok.
Bukan cuma simbolik, kedua pihak juga menandatangani surat pernyataan damai yang disaksikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai jajaran Forkopimda. Situasinya penuh haru. Banyak tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat hadir buat memastikan perdamaian ini benar-benar dijaga bersama.
Dalam sambutannya, Ribka mengaku terharu melihat para tetua adat berhasil menyelesaikan konflik dengan cara yang bermartabat. Sebagai perempuan asli Papua, ia bahkan nggak bisa menyembunyikan emosinya.
“Saya menangis, tapi saya bahagia karena orang-orang tua bisa selesaikan ini dengan jiwa besar,” kata Ribka.
Ia juga membawa pesan dari Menteri Dalam Negeri yang mewakili Presiden RI. Pemerintah pusat mengapresiasi masyarakat Papua Pegunungan karena memilih jalan damai lewat pendekatan adat, bukan terus larut dalam konflik berkepanjangan.
Menurut Ribka, keamanan adalah kunci utama kalau daerah mau berkembang. Ia menegaskan pemerintah nggak akan bisa maksimal bangun daerah kalau kondisi masyarakat masih terus berkonflik.
“Kalau daerah tidak aman, pembangunan juga susah jalan,” tegasnya.
Ribka juga mengingatkan masyarakat supaya ke depan lebih mengutamakan musyawarah lewat keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah kampung sebelum masalah berubah jadi kekerasan.
Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyebut prosesi patah panah ini bukan sekadar acara adat biasa. Menurutnya, ini adalah langkah penting buat memutus rantai perang suku yang selama ini terus berulang di wilayah pegunungan Papua.
Ia bahkan menegaskan pemerintah daerah bakal menyiapkan aturan khusus lewat Perdasi dan Perdasus agar penyelesaian konflik adat punya landasan hukum yang jelas.
“Nanti ada peradilan adat yang berjalan supaya konflik seperti ini bisa diselesaikan baik-baik,” ujarnya.
John juga mengingatkan supaya penyelesaian konflik adat tidak lagi bergantung pada uang pemerintah. Ia ingin masyarakat kembali ke nilai budaya asli yang diwariskan leluhur.
Selain proses damai, pemerintah pusat dan daerah juga memastikan langkah rehabilitasi untuk warga terdampak konflik tetap berjalan, termasuk perbaikan rumah-rumah yang rusak akibat perang suku.
Di tengah situasi yang sempat memanas, momen patah panah ini jadi pengingat kalau perdamaian ternyata masih punya tempat paling penting di tanah Papua.
