ManusiaSenayan.id – Gengs, ada wacana nih dari pemerintah: mau bikin Payment ID biar semua transaksi digital kita nyatu di satu identitas, alias KTP. Kedengarannya simpel, tapi kata Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, ini belum waktunya. Kenapa? Karena sistem perlindungan data kita masih cupu.
“Kita ini untuk PDP itu belum siap, kebocoran data yang terjadi di Indonesia salah satu contohnya yang tahun lalu itu kebocoran data BPJS. Nah itu kan banyak sekali kerugian-kerugian yang kita dapat tapi perlindungannya itu tidak ada. Kita tidak mendapatkan ganti rugi dan lain sebagainya,” jelas Sarifah di sela kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI di Padang, Sumatera Barat.
Sarifah, yang dari Fraksi PDIP, khawatir kalau Payment ID ini jalan, semua aktivitas keuangan — dari perbankan, multifinance, pinjol, sampai e-wallet — bakal nyatu di satu akun berdasarkan KTP. “Nah jadi kalau itu menjadi satu akun itu kan menjadi sangat mudah sekali untuk diretas,” tandasnya.
Masalahnya, infrastruktur keamanan data kita masih belum jelas bentuknya. Sistem pengawasannya juga belum ada aturan yang solid. Ibaratnya, ini kayak mau bikin mall mewah tapi lupa pasang CCTV.
“Ketika perlindungan pengamanan data kita belum kuat atau terlaksana dengan sangat baik akan mudah sekali untuk dilakukan hacking dari pihak-pihak yang tidak diinginkan. Maka perlu infrastruktur keamanan data yang benar-benar siap,” imbuhnya.
Intinya, kata Sarifah, mending tunda dulu sampai pagar rumahnya kuat. Soalnya, kalau udah kebobolan, yang nyesel bukan cuma pemerintah, tapi dompet rakyat juga ikut kurus.
