Manusiasenayan.id – Isu soal dana Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut ngambil jatah anggaran pendidikan lagi rame dibahas. Tapi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya langsung pasang badan. Ia tegas bilang, tudingan itu cuma narasi keliru.
Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026), Teddy blak-blakan meluruskan isu yang beredar. Menurutnya, ada segelintir pihak yang menyebut program MBG bikin anggaran pendidikan terpangkas, sekolah terbengkalai, sampai guru tak diperhatikan.
“Saya jawab itu narasi yang keliru,” tegas Teddy.
Ia menegaskan, program MBG justru dirancang buat mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Soal anggaran, Teddy memastikan semuanya sudah lewat pembahasan dan kesepakatan pemerintah bersama DPR, termasuk di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
“Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,” katanya mantap.
Teddy juga memastikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menghentikan satu pun program pendidikan era sebelumnya. Semua tetap jalan, bahkan ada yang ditambah. Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap berlanjut. Bahkan kini ada tambahan Sekolah Rakyat buat anak-anak yang putus sekolah atau belum pernah sekolah sama sekali.
Bukan cuma itu. Pemerintah juga ngebut renovasi sekolah rusak. Sepanjang 2025, sekitar 16 ribu sekolah sudah direnovasi dengan total anggaran mencapai Rp17 triliun lewat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Data dan dokumentasinya, kata Teddy, bisa dicek langsung.
Soal kesejahteraan guru? Teddy bilang pemerintah juga gerak. Insentif guru honorer yang sejak 2005 stagnan, kini naik jadi Rp400 ribu di era Presiden Prabowo. Tunjangan guru non-ASN juga naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Bahkan skema pencairannya kini langsung ditransfer ke rekening guru tiap bulan, tanpa lewat pemerintah daerah.
Di sisi lain, polemik ini muncul setelah PDIP menyoroti anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun yang disebut berasal dari total anggaran pendidikan nasional Rp769 triliun—mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyebut dalam lampiran Peraturan Presiden soal APBN tercantum angka tersebut. Hal ini memicu pertanyaan publik soal apakah dana pendidikan benar-benar terpakai untuk MBG.
Meski begitu, pemerintah menegaskan program MBG tidak memangkas pendidikan, melainkan bagian dari strategi besar membangun generasi sehat dan cerdas.
