Manusiasenayan.id – Masuknya teknologi kecerdasan buatan alias AI ke dunia pendidikan sekarang udah nggak bisa ditolak lagi. Mau nggak mau, sistem belajar kita harus ikut beradaptasi. Nah, pemerintah pun langsung tancap gas dengan menerbitkan SKB 7 Menteri sebagai panduan resmi biar penggunaan AI di sekolah tetap terarah dan nggak kebablasan.
Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan kalau kehadiran AI ini harus dilihat sebagai alat bantu, bukan pengganti otak manusia. Menurutnya, AI justru harus dipakai buat memperkuat kemampuan berpikir kritis siswa, bukan bikin mereka jadi instan.
“AI itu nggak bisa dihindari, tapi harus dikelola dengan baik supaya nggak menggantikan proses berpikir,” ujar Lestari.
SKB ini sendiri resmi ditetapkan dalam rapat yang dipimpin Menko PMK Pratikno, dan melibatkan tujuh kementerian penting. Mulai dari Kemendagri, Kominfo, sampai Kemendikbud dan Kemenag, semua kompak bikin aturan biar penggunaan teknologi digital di dunia pendidikan punya arah jelas.
Menariknya, aturan ini nggak cuma berlaku buat sekolah formal aja. Dari PAUD sampai perguruan tinggi, bahkan pendidikan nonformal juga kena cakupan. Artinya, transformasi digital ini memang dirancang buat semua lini pendidikan.
Menurut Lestari—yang juga Wakil Ketua MPR RI—langkah ini nunjukin kalau pemerintah serius membangun ekosistem pendidikan digital yang aman dan berkelanjutan. Tapi, dia juga ngingetin satu hal penting: jangan cuma fokus ke teknologinya doang.
“Literasi digital itu wajib. Tanpa itu, AI malah bisa bikin siswa jadi ketergantungan dan kualitas belajar menurun,” tegasnya.
Nggak cuma siswa, para guru juga jadi sorotan. Lestari menilai guru harus upgrade skill supaya bisa jadi fasilitator yang paham cara memanfaatkan AI dengan benar. Jadi bukan cuma ngajar, tapi juga ngarahin.
“Guru tetap jadi kunci utama. AI itu cuma alat, bukan pengganti proses belajar,” lanjutnya.
Selain itu, dia juga mendorong adanya pengawasan dan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan ini. Soalnya, tanpa kontrol yang jelas, tujuan besar dari kebijakan ini bisa melenceng.
Target akhirnya jelas: menciptakan generasi yang nggak cuma melek teknologi, tapi juga punya nalar kritis dan karakter kuat. Jadi, transformasi digital di pendidikan harus tetap seimbang—antara teknologi dan kualitas manusia itu sendiri.
