Manusiasenayan.id – Komitmen pemerintah buat nahan harga BBM biar nggak naik emang dapet banyak apresiasi. Tapi di balik itu, DPR ngingetin: jangan sampai kebijakan ini cuma jadi janji manis tanpa kepastian. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, tegas bilang pemerintah harus konsisten dan nggak bikin rakyat merasa kena PHP.
Menurut Mufti, langkah menjaga harga BBM itu memang positif, tapi harus dibarengi dengan kebijakan yang jelas dan berkelanjutan. Jangan sampai hari ini kasih harapan, besok tiba-tiba harga naik diam-diam. Hal kayak gini, kata dia, justru bikin masyarakat makin bingung dan kehilangan kepercayaan.
“Jangan sampai rakyat dikasih angin segar, tapi ujung-ujungnya harga BBM naik juga,” tegasnya.
Lebih jauh, Mufti menyoroti bahwa kebijakan menahan harga BBM bukan perkara sederhana. Pemerintah harus punya perhitungan fiskal yang matang, apalagi dengan rencana tambahan subsidi yang nilainya bisa tembus Rp90–Rp100 triliun. Ini bukan angka kecil, jadi harus benar-benar dihitung dampaknya ke ekonomi nasional.
Soalnya, efek dari harga BBM itu luas banget. Kalau sampai naik, dampaknya langsung terasa ke harga bahan pokok, ongkos distribusi, sampai biaya produksi. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, situasi ini bisa bikin tekanan makin berat.
“Kenaikan BBM itu sensitif banget, efeknya ke mana-mana,” jelas politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Nggak cuma soal dalam negeri, Mufti juga ngingetin pemerintah buat lebih waspada sama kondisi global. Ketegangan di sektor energi dunia bisa berpengaruh ke pasokan dan harga. Kalau nggak diantisipasi dengan baik, efeknya bisa merembet ke biaya distribusi dan bahkan mengganggu ketahanan usaha kecil.
Selain itu, fenomena panic buying yang mulai muncul di beberapa daerah juga jadi sorotan. Menurut Mufti, ini tanda kalau komunikasi pemerintah soal kebijakan energi masih belum maksimal. Masyarakat butuh kejelasan, bukan spekulasi.
Kalau informasi nggak jelas, yang terjadi justru kepanikan. Orang jadi beli berlebihan karena takut harga naik atau stok langka. Padahal, kondisi kayak gini justru bisa memperparah situasi di lapangan.
Karena itu, Mufti menegaskan pentingnya komunikasi yang transparan dan konsisten dari pemerintah. Kebijakan apa pun yang diambil harus memberikan rasa aman, baik ke masyarakat maupun pelaku usaha.
Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan satu hal penting: jangan sampai kebijakan yang dibuat justru jadi beban baru buat rakyat. Semua keputusan harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan menjaga daya beli.
“Jangan sampai kebijakan hari ini malah memberatkan rakyat ke depannya,” pungkasnya.
