Manusiasenayan.id – Kalau ngomongin air minum dalam kemasan alias AMDK, banyak yang mikir ini solusi praktis. Tinggal beli, buka, minum—beres. Tapi di balik kemudahan itu, ada cerita yang nggak sesimpel itu. Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manulu, baru-baru ini ngebuka sisi lain yang jarang dibahas: dampak eksploitasi air tanah oleh industri AMDK yang ternyata nggak merata di semua daerah.
Hal ini dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Air Minum di Senayan. Menurut Bane, secara nasional sih kontribusi eksploitasi air tanah oleh industri ini terbilang kecil. Tapi, begitu kita zoom in ke daerah tertentu—ceritanya beda jauh.
“Secara umum memang kecil, tapi di Jawa Barat angkanya bisa tembus sekitar 16,91 persen,” kata dia. Bahkan, konsentrasi industri AMDK banyak numpuk di Sukabumi.
Dan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Bane ngaku pernah turun langsung ke lapangan di Sukabumi tahun 2011. Yang dia lihat? Cukup bikin geleng-geleng kepala. Sawah yang harusnya hijau malah kering, bahkan berubah jadi lahan tandus. Bukan karena petaninya males nanam, tapi karena cadangan air tanahnya makin menyusut.
Menurutnya, ini fakta yang nggak bisa ditutup-tutupi. Industri nyedot air tanah dalam jumlah besar, dan dampaknya langsung kena ke lingkungan sekitar. Sawah kehilangan sumber air, ekosistem terganggu, dan ujung-ujungnya petani yang kena getahnya.
Di sisi lain, pembentukan Panja AMDK ini bukan tanpa alasan. Ada dorongan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang mewajibkan negara buat menjamin akses air bersih buat seluruh rakyat. Ditambah lagi target global dari SDGs nomor 6 yang ngomongin soal air bersih dan sanitasi.
Masalahnya, realita di lapangan belum sesuai harapan. Bahkan di kota besar kayak Jakarta, lebih dari 75 persen rumah tangga masih bergantung sama air minum dalam kemasan. Artinya? Negara masih punya PR besar buat nyediain air layak konsumsi secara merata.
Bane juga nggak menutup mata kalau industri AMDK ini punya nilai ekonomi tinggi. Bisnisnya gede, pasarnya luas. Tapi dia ngingetin, jangan sampai demi cuan, kita abai sama dampak lingkungan.
“Secara nasional mungkin kecil, tapi di titik tertentu daya rusaknya bisa besar banget,” tegasnya.
Belum lagi soal kualitas air kemasan yang kadang nggak sesuai ekspektasi—ada yang keruh atau mengandung zat tertentu. Ini jadi catatan penting buat pengawasan ke depan.
Di daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), situasinya makin kompleks. Air bersih masih terbatas, bahkan kandungan kapurnya tinggi. Mau nggak mau, AMDK jadi solusi instan, meskipun ada konsekuensi yang harus ditanggung.
Dari sini kelihatan jelas: persoalan air ini bukan cuma soal ada atau nggak, tapi juga soal distribusi dan keadilan akses. Data boleh bilang cukup, tapi fakta di lapangan sering berkata sebaliknya.
Makanya, lewat Panja AMDK, DPR lagi cari titik tengah. Gimana caranya industri tetap jalan, tapi lingkungan juga nggak jadi korban. Intinya, semua pihak harus bisa jalan bareng—nggak saling sikut.
“Kita butuh solusi berbasis ilmu. Industri tetap hidup, alam juga tetap terjaga,” tutup Bane.
