Manusiasenayan.id – Kehadiran industri tambang di Sulawesi Tenggara lagi jadi bahan obrolan serius—bukan cuma di ruang rapat, tapi juga di tongkrongan. Komisi XII DPR RI turun langsung lewat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kendari, Rabu (15/4/2026), buat ngecek: bener nggak sih tambang udah kasih dampak nyata ke warga?
Faktanya cukup bikin mikir. Data dari Kemenko Marves per April 2024 nunjukin Sultra jadi “ladang emas” nikel terbesar di Indonesia. Dari total 49,26 juta ton cadangan nasional, sebagian besar ada di sini. Harusnya, dengan potensi segede ini, masyarakat lokal bisa ikut kecipratan manfaat—bukan cuma jadi penonton.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, langsung angkat suara. Dia menegaskan pentingnya perusahaan tambang buat melibatkan masyarakat lokal secara serius, bukan sekadar formalitas. Menurutnya, kalau warga dilibatkan, efek ekonominya bakal lebih terasa. Bahkan, dia sempat dapet laporan kalau ada perusahaan yang udah nyerap sampai 70 persen tenaga kerja lokal. “Itu bagus,” katanya.
Tapi cerita nggak berhenti di situ. Anggota Komisi XII DPR RI, Dipo Nusantara, malah ngegas lebih dalam. Dia mencecar perwakilan perusahaan soal kualitas tenaga kerja yang diserap. Bukan cuma angka, tapi posisi kerja juga jadi sorotan.
Dipo secara blak-blakan mempertanyakan apakah putra daerah cuma kebagian posisi pinggiran atau justru dikasih kepercayaan di level strategis. Dari hasil dialog, dia nemuin ada perusahaan yang nyerap tenaga lokal 77 persen, tapi sisanya masih diisi tenaga asing. Ini yang bikin dia agak “angkat alis”.
Menurut Dipo, jangan sampai warga lokal cuma jadi pelengkap statistik. Dia menegaskan pentingnya keadilan dalam distribusi manfaat industri tambang. Jangan sampai sumber daya alam dikeruk habis, tapi pembangunan di sekitar wilayah tambang malah jalan di tempat.
“Jangan cuma tanahnya diambil, dikirim keluar, tapi di sini nggak kelihatan hasilnya,” sindirnya.
Isu ini makin relevan kalau kita lihat kondisi di lapangan. Infrastruktur di beberapa wilayah tambang masih jauh dari kata ideal. Padahal, kalau industri tambang dikelola dengan benar, harusnya bisa jadi motor penggerak ekonomi lokal.
Di titik ini, publik mulai nuntut transparansi dan komitmen nyata dari perusahaan. Nggak cukup cuma angka serapan tenaga kerja—yang lebih penting adalah kualitas, pemerataan, dan dampak jangka panjangnya.
Karena pada akhirnya, tambang bukan cuma soal gali dan kirim. Tapi juga soal membangun, memberdayakan, dan mengangkat taraf hidup masyarakat sekitar.
