Manusiasenayan.id – Rencana evaluasi sampai penutupan program studi (prodi) lagi jadi bahan obrolan panas. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, langsung angkat suara—dan pesannya cukup jelas: jangan gegabah.

Menurut Hetifah, langkah evaluasi itu sah-sah aja, apalagi kalau tujuannya bikin pendidikan tinggi makin nyambung sama kebutuhan industri. Tapi, dia mengingatkan, jangan sampai kampus cuma dipandang sebagai “pabrik” tenaga kerja. Dunia akademik punya peran yang jauh lebih luas dari sekadar nyuplai pekerja.

“Setiap kebijakan soal prodi harus berbasis kajian komprehensif, bukan cuma ikut tren sesaat,” tegasnya. Dia juga menekankan bahwa kampus itu ruang untuk pengembangan ilmu, pelestarian budaya, sampai membangun daya kritis bangsa. Jadi, kalau kebijakan diambil cuma karena tekanan pasar, itu jelas terlalu sempit.

Alih-alih menutup prodi secara massal, Hetifah lebih mendorong pendekatan transformasi. Artinya, prodi yang dianggap “kurang relevan” jangan langsung dihapus, tapi direvitalisasi. Caranya? Bisa lewat pembaruan kurikulum, pendekatan interdisipliner, sampai mengaitkan materi kuliah dengan potensi daerah dan kekayaan lokal.

Masalahnya, kalau orientasi kebijakan cuma soal efisiensi, risikonya besar. Ekosistem keilmuan bisa makin sempit, dan peran kampus sebagai pusat peradaban bisa ikut melemah. Padahal, di situlah nilai strategis perguruan tinggi sebenarnya.

Makanya, Hetifah mendorong evaluasi prodi dilakukan secara transparan dan rutin. Nggak bisa cuma keputusan sepihak. Harus melibatkan banyak pihak, mulai dari akademisi, industri, sampai asosiasi profesi. Dengan begitu, hasilnya lebih objektif dan nggak bikin gaduh.

Kalaupun ujungnya memang harus ada penyesuaian atau penutupan, Hetifah wanti-wanti soal masa transisi. Menurutnya, mahasiswa dan dosen harus tetap dapat perlindungan penuh. Jangan sampai kebijakan berubah, tapi nasib mereka jadi korban.

Di tengah dorongan buat bikin kampus makin relevan dengan dunia kerja, pesan Hetifah ini jadi pengingat penting: pendidikan tinggi bukan sekadar soal output tenaga kerja, tapi juga soal masa depan pemikiran bangsa. Jadi, sebelum ambil keputusan besar, pastikan semua dihitung matang—bukan cuma ikut arus.