Manusiasenayan.id – Budaya patriarki di ruang politik ternyata belum benar-benar hilang. Di balik meja-meja pengambilan keputusan parlemen, perempuan masih sering harus berjuang ekstra cuma buat didengar. Hal itu diungkap langsung oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, yang mengaku realita itu masih terasa kuat di lingkungan legislatif Indonesia.
Menurut Irine, jadi perempuan di parlemen bukan sekadar soal duduk di kursi DPR. Lebih dari itu, perempuan sering dituntut bekerja lebih keras dibanding laki-laki. Bahkan untuk menyampaikan pendapat saja, mereka kadang harus bicara lebih lantang supaya dianggap serius.
“Saya sendiri selalu terkadang merasa bahwa kita bekerja dua kali lebih keras, bicara harus dua kali lebih keras, dan juga berpikir harus dua kali lebih cerdas,” kata Irine usai menghadiri forum WAIPA secara hybrid dari Senayan, Jakarta, Senin (27/04/2026).
Ucapan itu bukan tanpa alasan. Saat ini keterwakilan perempuan di DPR RI masih ada di angka 22,2 persen, angka yang masih jauh dari standar global sebesar 30 persen. Artinya, suara perempuan di ruang legislasi masih belum benar-benar kuat secara jumlah maupun pengaruh.
Di forum itu, Irine juga menyinggung soal pentingnya sosok “male champions”, yaitu anggota parlemen laki-laki yang aktif mendukung perjuangan kesetaraan gender. Buat Irine, peran mereka bukan sekadar simbolis atau gimmick politik.
Menurutnya, dukungan dari laki-laki justru bisa jadi jembatan penting untuk membantu suara perempuan lebih didengar di parlemen. Ketika isu yang sama disampaikan oleh anggota laki-laki, dorongannya bisa jadi lebih kuat dalam sistem yang masih didominasi budaya patriarki.
“Mereka adalah sekutu strategis untuk memecah kebuntuan patriarki di legislatif,” tegasnya.
Irine juga menyoroti ironi yang masih terjadi di politik Indonesia. Di satu sisi, DPR RI sudah melahirkan enam undang-undang yang fokus pada perlindungan perempuan. Tapi di sisi lain, representasi perempuan di parlemen justru masih stagnan dan belum menembus target ideal.
Menurut dia, perubahan nggak bisa datang cuma lewat aturan formal. Harus ada perubahan struktural dan juga kultural yang berjalan bareng.
Secara struktural, Irine menilai banyak partai politik masih sekadar memenuhi kuota 30 persen perempuan hanya demi administrasi. Padahal yang lebih penting adalah menempatkan perempuan di posisi strategis pengambilan keputusan, bukan cuma jadi pelengkap organisasi.
Sementara dari sisi budaya, Irine menilai masih banyak norma sosial yang bikin perempuan merasa tertahan untuk aktif di ruang publik. Faktor sosial, ekonomi, sampai budaya masih jadi tembok besar yang bikin perempuan sulit bergerak bebas dalam politik.
Karena itu, ia berharap akan semakin banyak perempuan yang hadir bukan sekadar simbol, tapi benar-benar punya peran nyata dalam menentukan arah kebijakan publik di Indonesia.
