Manusiasenayan.id – Kalau biasanya parlemen sama kampus jalan di jalur masing-masing, kali ini vibes-nya beda. Lewat BKSAP DPR RI, obrolan soal kolaborasi mulai dinaikin levelnya—nggak lagi basa-basi, tapi udah masuk ke hal yang nyata dan kepake.
Momen ini kebentuk di forum diseminasi hasil 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting 2026 bareng akademisi dan mahasiswa FIB UI. Topiknya simpel tapi krusial: gimana bikin kebijakan yang nggak cuma cakep di dokumen, tapi juga ngena ke kehidupan sehari-hari masyarakat.
Wakil Ketua BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri, nggak pakai muter-muter. Dia langsung bilang kalau bikin parlemen yang inklusif dan responsif gender itu nggak bisa dikerjain sendirian.
“Parlemen nggak bisa kerja sendiri kalau mau jadi inklusif dan responsif gender. Harus ada kolaborasi serius sama akademisi, supaya kebijakan yang lahir nggak cuma formalitas, tapi benar-benar transformatif dan berkelanjutan,” tegas Irine.
Masalahnya selama ini, dua dunia ini sering beda frekuensi. Parlemen sibuk di ranah politik, akademisi fokus di riset. Padahal kalau disatuin, hasilnya bisa jauh lebih tajam.
“Selama ini kita kayak jalan masing-masing, padahal saling butuh. Makanya BKSAP buka ruang dialog biar legislasi, anggaran, sampai pengawasan punya dasar akademik yang kuat,” lanjutnya.
Di sini, peran FIB UI jadi penting banget. Sebagai pusat kajian Asia Tenggara, mereka punya bekal riset dan perspektif lintas negara ASEAN yang bisa bantu parlemen nggak asal ambil keputusan.
“Akademisi itu penting buat kasih perspektif yang lebih dalam, termasuk belajar dari praktik negara ASEAN lain, biar kebijakan kita lebih kontekstual dan relevan,” kata Irine.
Nggak berhenti di situ, BKSAP juga lempar pertanyaan penting: indikator apa sih yang bikin sebuah parlemen bisa dibilang sudah gender transformative?
“Kita butuh ukuran yang jelas, bukan sekadar klaim. Dari situ kita bisa tahu apakah kebijakan yang dibuat benar-benar adil dan berdampak,” ujarnya.
Yang paling relate buat konteks Indonesia, menurut Irine, justru datang dari pendekatan local wisdom.
“Kadang kita terlalu fokus ke perspektif Barat, padahal pendekatan berbasis kearifan lokal itu justru lebih kena ke masyarakat,” jelasnya.
Buat dia, masukan akademisi bukan sekadar pelengkap. Justru itu yang bikin kebijakan jadi lebih berisi dan nggak berhenti di teori.
“Kami butuh narasi dan kritik dari akademisi supaya kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab persoalan nyata, sampai ke level akar rumput,” tegasnya lagi.
Ke depan, BKSAP pengen kolaborasi ini nggak putus di forum doang.
“Kami berharap akademisi terus kasih kritik dan rekomendasi konstruktif, supaya proses legislasi makin kuat dan komitmen kesetaraan gender bisa benar-benar jalan, baik di Indonesia maupun ASEAN,” tutup Irine.
