Manusiasenayan.id – Di tengah obrolan panas soal hukum yang sering bikin dahi berkerut, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, justru ngegas dengan pesan yang cukup menenangkan. Menurut dia, kehadiran KUHP dan KUHAP baru bukan buat membungkam, tapi malah memperkuat ruang demokrasi, terutama buat aktivis buruh dan pejuang reforma agraria yang lagi getol memperjuangkan hak.
Momen ini disampaikan saat DPR ketemu aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat di Senayan, dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Suasananya serius, tapi pesannya jelas: perjuangan sosial itu bukan kriminal.
“Teman-teman buruh dan pejuang agraria itu nggak punya niat jahat. Apa yang mereka lakukan itu bagian dari perjuangan,” tegas Habiburokhman.
Nah, poin pentingnya ada di konsep mens rea alias unsur kesengajaan. Dalam KUHP baru, seseorang nggak bisa dihukum kalau nggak ada niat jahat. Ini jadi tameng penting buat aktivis yang turun ke lapangan demi memperjuangkan hak, bukan bikin onar.
Nggak cuma itu, aturan di KUHAP juga ikut diperketat. Penahanan sekarang nggak bisa asal tangkap, harus punya dasar yang kuat. Tapi, Habiburokhman juga realistis—masih ada aparat yang belum “ngeh” sepenuhnya sama aturan baru ini.
Ia bahkan nyentil kasus di Aceh. Menurutnya, kalau orang cuma mempertahankan hak, ya harusnya nggak ditangkap. Dari sini, Komisi III bakal inventarisasi kasus-kasus serupa, termasuk yang terjadi di daerah seperti NTT.
Langkah selanjutnya? DPR bakal gelar hearing bareng aparat penegak hukum. Kalau masih ada yang bandel, siap-siap dipanggil satu per satu lewat RDPU.
“Kita bakal ingatkan, bahkan panggil kalau perlu,” katanya tegas.
Menariknya, DPR juga siap turun tangan bantu masyarakat yang lagi berhadapan dengan hukum. Mulai dari pernyataan sikap resmi sampai jadi penjamin tahanan. Walaupun mereka nggak bisa intervensi langsung di pengadilan, posisi DPR sebagai pembuat undang-undang disebut lebih kuat dari sekadar amicus curiae.
Di akhir, Habiburokhman buka pintu lebar-lebar buat aduan masyarakat. Bahkan, dia ngajak buat lanjut diskusi biar masalahnya dikupas lebih dalam.
“Kita butuh komunikasi terus. Komisi III terbuka kapan aja buat teman-teman,” pungkasnya.
Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah tokoh DPR seperti Saan Mustopa, Putih Sari, dan Obon Tabroni, serta berbagai elemen buruh dan masyarakat sipil—mulai dari KASBI, YLBHI, sampai Greenpeace. Intinya, suara akar rumput lagi bener-bener dikasih panggung.
