Manusiasenayan.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, langsung menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden menegaskan, program ini tidak dipaksakan bagi keluarga mampu atau anak-anak dari kalangan kaya.
Bagi Matindas, itu jadi sinyal strategis bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola bantuan sosial dan program kesejahteraan. “Prinsip keadilan dan ketepatan sasaran harus jadi panglima. Jangan sampai anggaran besar ini justru dinikmati mereka yang sudah mandiri secara ekonomi,” tegas Matindas, Minggu (10/5/2026).
Politisi PDI-Perjuangan ini menekankan tiga langkah utama yang wajib segera ditindaklanjuti kementerian terkait, terutama mitra kerja Komisi VIII. Yang pertama, validasi data penerima manfaat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kalau Presiden bilang orang kaya tidak dipaksa makan MBG, artinya kita harus punya sistem saring ketat. DTKS harus terus diperbarui agar program ini benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera yang membutuhkan gizi tambahan,” jelasnya.
Dengan target yang jelas, potensi kebocoran anggaran bisa diminimalisir. Matindas mendorong agar sistem distribusi dibangun transparan supaya tidak ada celah bagi oknum untuk menyalahgunakan penyaluran pangan maupun makanan jadi.
Selain itu, legislator asal Sulawesi Tengah ini menilai langkah Presiden juga edukasi publik soal kesetiakawanan sosial. Keluarga yang mampu sadar memberikan kuotanya untuk mereka yang lebih butuh. “Ini bagian dari budaya tata kelola yang berbasis kejujuran masyarakat dan ketegasan regulasi,” tambahnya.
Matindas menekankan Komisi VIII akan mengawasi ketat implementasi program ini. MBG diharapkan tidak sekadar bagi-bagi makanan, tapi jadi pintu masuk untuk memperbaiki manajemen logistik nasional di sektor pangan dan gizi.
“Kami di DPR RI akan pastikan petunjuk Presiden diterjemahkan ke juknis yang kredibel. MBG harus jadi instrumen pengentasan kemiskinan dan pencegahan stunting yang efektif, bukan beban baru bagi negara karena tata kelola yang berantakan,” tutupnya.
