Manusiasenayan.id – Situasi global lagi panas, harga minyak dunia ikut naik, dan efeknya mulai kerasa sampai ke urusan BBM subsidi di Indonesia. Gara-gara konflik di Iran yang bikin harga minyak melonjak, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, langsung angkat suara soal pentingnya pengawasan distribusi BBM subsidi supaya gak makin banyak yang “main belakang”.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bareng BPH Migas di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (19/5/2026), Bambang bilang kalau kondisi dunia yang lagi gak stabil bikin pemerintah harus makin serius memastikan subsidi energi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.
“Kita tahu dampak dari perang di Iran bikin harga minyak naik. Maka BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran,” kata Bambang.
Menurutnya, peran BPH Migas sekarang makin krusial karena mereka jadi garda depan buat memastikan distribusi solar subsidi dan pertalite berjalan sesuai aturan. Bukan cuma soal jumlahnya pas, tapi juga penerimanya gak melenceng.
Bambang menegaskan, pengawasan distribusi BBM subsidi gak bisa lagi setengah-setengah. Apalagi, potensi penyimpangan masih sering ditemukan, terutama pada solar subsidi dan pertalite yang selama ini jadi “langganan” disalahgunakan di sejumlah daerah.
Data dari BPH Migas mencatat kuota solar subsidi tahun 2026 mencapai sekitar 18,6 juta kiloliter. Sementara kuota pertalite tembus sekitar 29,27 juta kiloliter dengan dukungan subsidi penuh dari pemerintah pusat. Jumlah yang besar itu, menurut Bambang, harus dikawal ketat supaya gak bocor ke pihak yang sebenarnya gak berhak menikmati subsidi.
Makanya, Komisi XII DPR RI mendorong pengawasan lapangan diperkuat lewat kerja sama antara BPH Migas, aparat penegak hukum, sampai pemerintah daerah. Menurut Bambang, tanpa kontrol yang serius, celah penyalahgunaan bakal terus muncul.
“Yang paling sering disalahgunakan itu solar dan pertalite. Jadi pengawasan di lapangan harus jauh lebih ketat,” tegasnya.
Selain pengawasan manual, DPR juga mendukung langkah digitalisasi tata kelola distribusi BBM subsidi. Sistem digital dianggap bisa jadi senjata buat meminimalkan praktik nakal yang selama ini sering lolos di lapangan.
Salah satu yang didorong adalah digitalisasi surat rekomendasi konsumen pengguna BBM subsidi. Dengan sistem yang makin transparan dan terintegrasi, pemerintah berharap distribusi subsidi bisa lebih rapi, akurat, dan gak gampang dimanipulasi.
Bambang berharap langkah ini bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar jadi solusi supaya subsidi energi bisa dinikmati masyarakat kecil yang memang membutuhkan, bukan malah bocor ke pihak yang cari untung pribadi.
