Manusiasenayan.id – Di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tekanan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantui banyak pekerja di Indonesia. Karena itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, berharap kehadiran Satgas Mitigasi PHK benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar tim formalitas yang baru bergerak ketika gelombang PHK sudah terjadi.
Menurut Netty, langkah pencegahan harus menjadi fokus utama. Ia menilai pemerintah perlu memastikan sebanyak mungkin pekerja tetap bisa mempertahankan pekerjaannya sebelum akhirnya harus menghadapi kenyataan kehilangan mata pencaharian.
Netty pun mengapresiasi pembentukan Satgas PHK yang baru diresmikan. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak ringan. Situasi ekonomi dan dinamika politik global membuat dunia usaha ikut berada dalam tekanan sehingga dibutuhkan komitmen, kerja keras, dan strategi yang matang dari seluruh anggota satgas.
“Pembentukan Satgas PHK di situasi seperti sekarang membutuhkan komitmen dan kerja keras yang sungguh-sungguh,” ujar Netty kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Ia menjelaskan, kondisi global yang belum sepenuhnya stabil berpotensi memengaruhi aktivitas dunia usaha di dalam negeri. Dampaknya bisa berujung pada efisiensi perusahaan hingga pengurangan tenaga kerja. Karena itu, Satgas PHK diminta mengawal seluruh proses ketenagakerjaan agar tetap sesuai aturan serta memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi apabila PHK tidak dapat dihindari.
Netty juga menekankan pentingnya pemanfaatan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terdampak. Selain bantuan tersebut, ia mendorong pemerintah menghadirkan lebih banyak program reskilling dan upskilling agar para pekerja memiliki keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini.
Menurutnya, pelatihan tersebut bukan hanya membantu pekerja mendapatkan pekerjaan baru, tetapi juga menjaga agar mereka tetap memiliki daya saing di tengah perubahan kebutuhan pasar kerja yang semakin cepat.
Tak kalah penting, Netty mengingatkan bahwa dampak PHK bukan hanya soal kehilangan penghasilan. Banyak pekerja juga menghadapi tekanan psikologis, mulai dari rasa cemas, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan kesehatan mental. Karena itu, ia meminta ekosistem ketenagakerjaan ikut menyediakan pendampingan psikologis dan layanan konseling agar pekerja mampu bangkit dan kembali produktif.
Bagi Netty, perlindungan terhadap pekerja harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan mental.
Ke depan, Komisi IX DPR RI juga akan meminta penjelasan langsung dari Satgas PHK mengenai strategi konkret yang akan dijalankan. Fokusnya bukan hanya menangani korban PHK, tetapi bagaimana mencegah terjadinya PHK sejak awal.
Menurutnya, pemerintah perlu merangkul seluruh pihak, mulai dari pekerja, pelaku usaha, hingga investor, agar tercipta solusi yang mampu menjaga keberlangsungan dunia usaha sekaligus melindungi tenaga kerja.
“Prinsipnya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang harus diselamatkan bukan hanya pekerja yang sudah terkena PHK, tetapi juga bagaimana mencegah agar jumlah korban PHK tidak terus bertambah,” tegas Netty.
