Manusiasenayan.id – Kalau uang negara mau dipakai buat mendorong pembangunan dan bantu pelaku usaha, ya penyalurannya juga nggak boleh asal jalan. Itu yang lagi diingatkan Anggota Komisi XI DPR RI, Shohibul Imam, kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Menurutnya, perusahaan pelat merah itu harus lebih terbuka soal siapa yang berhak menerima pembiayaan dan bagaimana cara menentukannya.
Pesan itu disampaikan Shohibul saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), PT SMI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan para pelaku UMKM di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (23/7/2026).
Buat Shohibul, parameter pembiayaan bukan cuma urusan administrasi. Justru dari situlah publik bisa melihat apakah program pemerintah benar-benar menyentuh pihak yang membutuhkan atau malah berpotensi memunculkan moral hazard.
Soalnya, PT SMI memang punya tugas khusus sebagai Special Mission Vehicle (SMV) pemerintah. Artinya, perusahaan ini diberi mandat untuk membiayai berbagai proyek strategis yang mungkin belum menarik secara bisnis, tapi penting buat kepentingan masyarakat.
Karena itu, Shohibul menilai setiap keputusan pembiayaan harus punya ukuran yang jelas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai muncul kesan kalau dana pemerintah disalurkan tanpa dasar yang kuat.
“Kriteria pembiayaan itu menjadi penting agar semua pihak merasa nyaman dan program benar-benar tepat sasaran,” ujar Shohibul.
Nggak cuma itu, Shohibul juga mengulik soal bunga pembiayaan yang ditetapkan PT SMI. Ia mempertanyakan bagaimana perusahaan menghitung cost of fund atau biaya dana yang kemudian menjadi dasar penentuan bunga bagi badan usaha maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, DPR perlu mengetahui informasi tersebut secara terbuka supaya bisa memastikan setiap dukungan fiskal dari pemerintah benar-benar memberikan manfaat maksimal. Jadi, bukan sekadar angka penyaluran yang besar, tetapi hasilnya juga benar-benar terasa di lapangan.
Di sisi lain, Shohibul memberikan jempol untuk Program Desa Devisa milik LPEI. Program itu dinilai berhasil membantu UMKM meningkatkan kualitas usahanya hingga punya peluang masuk ke pasar ekspor.
Meski begitu, ia berharap laporan program tersebut jangan cuma berisi angka penyaluran atau jumlah peserta. Yang lebih penting adalah menunjukkan berapa banyak UMKM yang benar-benar naik kelas setelah mendapat pendampingan.
“Harus ada informasi mengenai berapa UMKM yang berhasil naik kelas, dari usaha mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah. Itu akan menjadi ukuran keberhasilan program,” tegasnya.
Bagi Shohibul, ukuran sukses sebuah program bukan cuma soal berapa triliun rupiah yang sudah disalurkan. Yang jauh lebih penting adalah apakah dana itu berhasil membesarkan usaha, membuka akses ekspor, menciptakan bisnis yang lebih kuat, dan membuat UMKM Indonesia semakin kompetitif.
Lewat fungsi pengawasannya, Komisi XI DPR RI memastikan akan terus mengawal instrumen pembiayaan pemerintah agar semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar berdampak. Sebab pada akhirnya, uang negara harus kembali memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, bukan sekadar habis tersalurkan.
