Manusiasenayan.id – Ngomongin pemilu digital, teknologi memang bisa bikin banyak hal jadi lebih simpel. Penghitungan suara bisa lebih cepat, logistik bisa lebih praktis, dan kerja petugas juga berpotensi lebih ringan.
Tapi, menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, jangan sampai Indonesia cuma fokus bikin pemilu makin digital tanpa mikirin risiko di belakangnya.
Bima menegaskan, penerapan sistem pemilu digital secara nasional nggak boleh cuma dilihat sebagai cara buat mengurangi beban kerja petugas lewat pemungutan suara elektronik atau e-voting.
Pasalnya, digitalisasi pemilu juga harus dibarengi dengan sistem yang transparan, aman, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai niatnya bikin sistem lebih modern, malah muncul masalah baru yang nggak kalah ribet.
“Jangan sampai kita hanya menukar risiko lama dengan risiko baru. Belum lagi berhadapan dengan cyber attack, authentication failure, insider threat, foreign interference dan lain-lain,” ujar Bima dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan Bima saat menghadiri Konferensi Demokrasi Digital: Menjamin Keadilan Teknologi dalam Demokrasi Elektoral yang digelar Perludem di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (31/8).
Sebenarnya, penggunaan teknologi dalam pemilu bukan hal yang benar-benar baru. Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) sebelumnya sudah melakukan beberapa uji coba e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Dari uji coba tersebut, Bima melihat ada sejumlah keuntungan yang cukup menarik. Salah satunya, proses penghitungan dan tabulasi suara bisa dilakukan lebih cepat sekaligus akurat.
Selain itu, sistem digital juga bisa mengurangi potensi human error yang biasanya muncul karena petugas kelelahan.
“Enggak ada masalah, dan murah. Bahkan tidak pakai APBDes. Penghitungan tabulasi juga bisa dilakukan dengan cepat dan akurat. Human error karena kelelahan itu enggak ada lagi,” jelasnya.
Bukan cuma soal penghitungan. Dalam jangka panjang, e-voting juga dinilai bisa memangkas sebagian besar kebutuhan logistik pemilu. Jadi, prosesnya bisa lebih praktis dan efisien.
Namun, Bima mengingatkan bahwa menuju demokrasi digital nggak bisa dilakukan sendirian. Pemerintah, penyelenggara pemilu, parlemen, masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan lainnya perlu duduk bareng menyusun peta jalan yang jelas.
Apalagi, Pemilu 2029 sudah di depan mata. Digitalisasi harus dipersiapkan dengan matang supaya teknologi nggak cuma terlihat keren, tapi juga benar-benar aman dan menjaga integritas demokrasi.
“Intinya menuju masa depan digitalisasi pemilu hanya bisa kita lakukan dengan kolaborasi, dan co-creation,” pungkas Bima.
Konferensi tersebut turut dihadiri Direktur Eksekutif Perludem Heroik M. Pratama dan anggota DPR RI Mardani Ali Sera. Sementara Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos hadir secara virtual.
