Manusiasenayan.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lagi masuk babak baru. Bukan soal menunya, tapi soal duitnya. Pemerintah sekarang mulai mikirin dari mana sumber pembiayaan MBG setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut anggaran MBG harus dipisahkan dari sektor pendidikan paling lambat pada 2028.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih punya beberapa opsi buat memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. Salah satunya, ya realokasi anggaran alias ngatur ulang duit negara dari pos-pos yang sudah ada.
“Soal itu kita pikirkan nanti, pembahasan anggaran 2028. Tapi saya pikir kita bisa realokasi sana-sini sehingga kita mencukupi,” ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, dikutip Minggu (30/8/2026).
Tapi jangan buru-buru mikir bakal ada anggaran kesehatan atau pertahanan yang dipangkas. Purbaya menegaskan, memangkas sektor strategis seperti kesehatan dan pertahanan bukan strategi utama pemerintah.
Nah, daripada sekadar potong sana-sini, pemerintah justru mau ngejar sumber penerimaan lain. Fokusnya adalah memperbaiki pajak dan bea cukai, terutama dengan membereskan kebocoran yang selama ini bikin potensi pemasukan negara nggak maksimal.
“Ya makanya kuncinya sekarang ke depan adalah peningkatan efisiensi pajak dan bea cukai collection-nya. Kita ngamanin dari kebocoran-kebocoran yang signifikan ke depan,” kata Purbaya.
Menurut Purbaya, peluang menambah penerimaan negara dari sektor yang selama ini belum berjalan sesuai aturan bisa mencapai Rp10 triliun. Duit sebesar itu dinilai masih bisa dikejar kalau berbagai celah kebocoran benar-benar dibereskan.
Salah satu contohnya datang dari industri baja dalam negeri. Purbaya menyebut potensi kebocoran dari sektor tersebut bisa mencapai sekitar Rp5 triliun.
Belum selesai di baja, sektor bahan bangunan juga disebut punya potensi penerimaan lebih dari Rp5 triliun. Pemerintah juga bakal membereskan praktik penyelundupan yang selama ini ikut bikin penerimaan negara bocor.
“Dari pajak aja yang nggak beroperasi dengan benar sesuai dengan aturan yang ada, dari (perusahaan) China itu bisa Rp5 triliun lebih. Dari (sektor) bahan bangunan yang sama cara kerjanya Rp5 triliun lebih. Dari nanti yang selundupan-selundupan kita beresin juga,” bebernya.
Jadi, kalau ngomongin anggaran MBG 2028, pemerintah nggak cuma punya opsi “potong anggaran”. Mereka juga mau ngejar duit yang selama ini berpotensi hilang lewat kebocoran pajak, bea cukai, sampai penyelundupan.
Intinya, pemerintah lagi cari cara supaya kebutuhan MBG tetap bisa jalan, tanpa harus mengorbankan sektor-sektor strategis. Duitnya dicari, kebocorannya diberesin.
