Manusiasenayan.id – Urusan pencemaran lingkungan jelas bukan perkara yang bisa ditaruh di mode “nanti dulu”. Apalagi kalau warga sudah teriak, lapor sana-sini, tapi koordinasinya malah seret.
Nah, perkara komunikasi ini yang lagi disentil Komisi XII DPR RI.
Anggota Komisi XII DPR RI Muhammad Rohid mengaku menerima keluhan dari sejumlah anggota DPR. Katanya, mereka sempat susah menghubungi jajaran KLH/BPLH ketika mau mengonfirmasi laporan warga soal pencemaran lingkungan.
Masalah ini dibawa Rohid dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
“Jangan kita agar pencemaran lingkungan juga kita harus dibantu Pak Menteri. Kita menelepon di bawah Bapak, pembantu-pembantu Bapak, dan juga anggota-anggota ke Bapak harusnya bisa komunikasinya lebih kooperatif lagi ke depannya,” tegas Rohid.
Intinya kurang lebih begini: kalau ada laporan warga, jangan sampai komunikasinya malah mentok.
Sebab, anggota DPR juga perlu mengonfirmasi laporan yang mereka terima sebelum persoalan itu bisa ditindaklanjuti bareng kementerian. Kalau jalur komunikasinya aja susah ditembus, gimana mau gercep turun ke lapangan?
Makanya, legislator Fraksi Partai Gerindra itu meminta jajaran KLH/BPLH lebih responsif. Terutama kalau laporan yang masuk menyangkut masalah lingkungan yang butuh penanganan cepat.
Sentilan itu langsung mendapat respons dari Menteri LH/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat.
Jumhur bilang pihaknya siap membuka komunikasi lebih lebar dengan DPR. Bahkan, kalau memang dibutuhkan, jajaran pimpinan kementerian siap dikontak langsung.
“Jadi, kami akan diskusikan hambatan apa pun itu kami akan komunikasikan. Jadi apa pun itu, bisa langsung dikontak, seluruh kontak bahkan ke saya juga bisa langsung,” kata Jumhur.
Bukan cuma menteri. Menurut Jumhur, Wakil Menteri LH juga siap menerima koordinasi terkait persoalan lingkungan yang ditemukan di lapangan.
“Pak Wamen juga bisa dihubungi sehingga semua keperluan yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, apa pun, kita siap untuk mengeksekusikannya,” tandas Jumhur.
Jadi sekarang bolanya sudah jelas. DPR minta komunikasi lebih sat-set, KLH/BPLH bilang siap buka akses.
Tinggal pembuktiannya di lapangan.
Karena kalau warga sudah teriak soal lingkungan, jangan sampai laporan mereka cuma muter-muter dari satu meja ke meja lain.
Lingkungannya sudah tercemar, komunikasinya jangan ikut keruh.
