Manusiasenayan.id – Ngomongin anggaran negara, pertanyaannya sebenarnya simpel: duitnya dipakai buat apa dan hasilnya apa?
Pertanyaan itu yang dibawa Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam saat membahas anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk 2027.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Ketua KPPU di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026), Mufti mempertanyakan urgensi penambahan anggaran KPPU.
Pasalnya, KPPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp363,4 miliar. Kalau ditambah dengan pagu awal sekitar Rp148,3 miliar, total kebutuhan anggaran KPPU 2027 bisa mencapai sekitar Rp511,6 miliar.
Nah, angka sebesar itu tentu bikin Mufti bertanya-tanya.
Menurutnya, kalau anggaran naik lebih dari tiga kali lipat, KPPU perlu menjelaskan manfaat konkretnya buat rakyat.
“Kalau dari anggaran naik lebih dari tiga kali lipat, pertanyaannya apa urgensinya, dan apa manfaat konkret yang didapatkan rakyat,” tegas Mufti.
Ia juga menyoroti anggaran KPPU pada 2026 yang berada di kisaran Rp163,49 miliar. Mufti meminta KPPU menjelaskan hasil nyata yang sudah dirasakan masyarakat dari penggunaan anggaran tersebut.
Jadi, bukan cuma soal duitnya terserap. Hasilnya harus kelihatan.
Sorotan Mufti kemudian bergeser ke dunia e-commerce. Ia menilai pemerintah juga perlu memberi perhatian kepada UMKM dan seller yang menggantungkan penghasilan dari platform digital.
Pasalnya, seller bisa berhadapan dengan berbagai kebijakan platform, mulai dari toko ditutup sampai rekening diblokir.
Menurut Mufti, kondisi seperti ini jangan sampai bikin seller merasa jalan sendiri. Ia meminta KPPU menjelaskan apa yang bisa dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada seller di platform seperti Shopee dan TikTok.
“Jangan kita fokus pada persaingan antara TikTok dan Shopee, tapi di sisi lain ternyata dua e-commerce itu menggencet rakyat kita,” ujarnya.
Buat Mufti, pengawasan persaingan usaha bukan cuma urusan perang antarplatform. Dampaknya ke masyarakat yang mencari cuan lewat ekosistem digital juga harus ikut diperhatikan.
Ia juga mempertanyakan penggunaan sekitar Rp60 miliar untuk kegiatan di daerah. Mufti meminta KPPU memastikan anggaran tersebut menghasilkan kegiatan yang benar-benar punya nilai ekonomi.
“Jangan sampai Rp60 miliar itu cuma habis buat rapat,” tegasnya.
Intinya, Mufti ingin setiap rupiah anggaran KPPU punya output yang jelas. Apalagi sumber dananya berasal dari uang negara yang pada akhirnya berasal dari masyarakat.
Karena buat rakyat, yang penting bukan cuma “anggarannya berapa?”, tapi juga “hasilnya apa?”
