Oleh : Dr. Asrullah, S.H., M.H. (Akademisi Hukum Tata Negara/Aktivis Pemuda)

Manusiasenayan.id – Ngisi kursi Wakil Presiden (Wapres) yang kosong ternyata nggak bisa asal tunjuk orang. Bukan perkara siapa yang paling dekat dengan kekuasaan atau siapa yang punya dukungan politik paling besar. Ada aturan konstitusi yang wajib dipatuhi supaya proses pergantian berjalan mulus dan nggak malah bikin gaduh politik baru.

Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Asrullah, S.H., M.H., mengingatkan bahwa pengisian jabatan Wapres harus berpegang teguh pada aturan hukum. Menurutnya, jangan sampai urusan ini justru ditarik ke berbagai tafsir politik yang bisa mengganggu legitimasi pemerintahan.

Nah, ada tiga aturan penting yang wajib jadi pegangan.

Pertama, Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI 1945. Aturan ini sudah jelas menyebutkan bahwa ketika jabatan Wapres kosong, MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua nama yang diajukan Presiden.

Jadi, Presiden punya kewenangan mengusulkan dua kandidat kepada MPR. Menariknya, konstitusi tidak secara khusus mewajibkan kandidat berasal dari partai politik pengusung Presiden dan Wapres sebelumnya. Artinya, Presiden punya ruang untuk mempertimbangkan sosok yang dinilai cocok dan bisa menjaga kekompakan pemerintahan.

Batas waktu 60 hari juga bukan sekadar angka di atas kertas. Aturan ini dibuat supaya kekosongan jabatan nggak berlarut-larut dan stabilitas pemerintahan tetap terjaga.

Kedua, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya. Kalau UUD 1945 mengatur garis besarnya, UU MD3 menjelaskan lebih lanjut bagaimana proses pemilihan Wapres dijalankan oleh MPR.

Salah satu poin pentingnya, Presiden harus mengajukan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Jadi, setiap tahapan punya jadwal dan prosedur yang harus dipatuhi.

Dr. Asrullah mengingatkan, jangan sampai aturan ini dianggap sepele. Kalau tahapan dan batas waktunya diabaikan, proses pemilihan bisa memunculkan persoalan hukum, bahkan berpotensi cacat secara formil.

Ketiga, Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Aturan ini bisa dibilang menjadi panduan teknis agar proses pemilihan nggak berjalan semaunya.

Mulai dari rapat gabungan MPR, pemberitahuan resmi kepada Presiden, pemeriksaan dokumen calon, pemungutan suara, sampai pelantikan, semuanya sudah punya mekanisme tersendiri.

Bahkan, pemeriksaan calon juga nggak boleh cuma jadi formalitas berkas. MPR harus memastikan kandidat memenuhi syarat konstitusional, punya integritas moral, dan mampu menjalankan tanggung jawab kenegaraan.

Menurut Dr. Asrullah, satu hal yang nggak boleh dilupakan adalah soal legitimasi. Wapres pengganti memang tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi mendapatkan legitimasi melalui mekanisme perwakilan di MPR.

Karena itu, prosesnya harus benar-benar transparan dan taat aturan. Jangan sampai orangnya sudah terpilih, tetapi prosesnya justru dipertanyakan publik.

Intinya, mengisi kursi Wapres bukan cuma soal siapa yang bakal duduk di posisi tersebut. Cara memilihnya juga harus benar. Sebab, jabatan penting negara butuh dasar hukum yang kuat, dukungan politik yang kokoh, dan kepercayaan rakyat.