ManusiaSenayan.id – Kalau di Dapil Sumut 3 ada bintang politik yang lagi naik daun, itu ya Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., M.T.. Politisi Partai Golkar yang lahir di Medan, 26 Juli 1971 ini sukses nyabet 141.928 suara di Pileg 2024—spektakuler! Kalau politik itu konser, dia bisa dibilang main stage, bukan pengisi acara.
Tapi bagi Doli, itu bukan cuma soal elektabilitas. Ia punya visi: bikin politik gak sekadar gaya-gayaan, tapi relevan, kuat, dan membawa perubahan nyata. Dalam berbagai kesempatan, ia bicara soal transformasi politik — bukan retorika, tapi evaluasi serius terhadap black holes politik yang masih dibiarkan.
Pendidikan Bukan Kaleng-kaleng
Doli bukan tipe politisi instan. Dari SD Bhayangkari Medan, SMPN 1 Medan, SMAN 1 Medan, lanjut S1 Matematika di Universitas Padjadjaran, S2 Studi Pembangunan di ITB, sampai S3 Ilmu Politik lagi-lagi di Unpad—modal ilmunya tebal. Jadi, kalau ngomong reformasi politik, dia punya basis akademis, bukan cuma jargon.
Karier Politik dan Profesional
Jauh sebelum kursinya di Senayan, Doli pernah jadi:
Staf Ahli Komisi VI DPR RI
Asisten Staf Khusus Wapres RI
Direktur Utama di berbagai perusahaan keluarga (CV Sari Surya Kurnia, PT Kurnia Sari Abadi, dll)
Komisaris di BUMN legendaris PT Balai Pustaka
Direktur di Institute for Economic Policy and Good Governance
Jejak organisasi-nya juga panjang: dari aktivis HMI, Ketua Umum DPP KNPI, sampai Ketua PKK Kosgoro 1957.
Sederet ide cetar pun muncul:
Party-ID kudu diperkuat. Doli bilang sekarang cuma 11,7% pemilih yang setia sama partainya, makanya pizzanya gampang dibobol praktik money politics.
DPD RI harusnya dikasih kekuatan lebih resmi, bukan cuma jadi ‘ornamen’ tanpa suara. Kalau masih kayak gini, ya buang waktu dong.
DPRD daerah perlu diberi hak budget—supaya kontrol publik atas APBD-nya beneran jalan, gak cuma ‘stempel manis’.
Pengawasan dana desa harus lebih jelas dan tegas, biar dana gak bocor — bukan sekadar dituduh korupsi tanpa akar masalah terselesaikan.
Dalam momentum Hari Konstitusi, Doli juga sempat menyentil: DPR itu bukan sekadar tempat para politisi “setuju” sama kebijakan. Dia minta DPR jadi kanal nyata yang nggeret aspirasi rakyat ke tingkat konstitusi—bukan cuma adem ayem di kursi empuk Senayan.
