ManusiaSenayan.id – Kebayang gak sih, daerah kaya sumber daya alam—migas, nikel, sampai sawit—tapi duit hasilnya gak kerasa di daerah? Nah, itu yang bikin anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, geregetan pas rapat online bareng Menteri PPN, Kemenkeu, dan Gubernur BI, Selasa (2/9/2025).
Andhika bilang, Sulawesi Tengah udah sering kena imbas dari eksploitasi migas, tapi hasilnya gak balik maksimal ke rakyat.
“Sulawesi Tengah sering menghadapi masalah keterlambatan dan ketidakjelasan formula DBH migas. Padahal kami menanggung beban lingkungan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur akibat eksploitasi migas,” tegasnya.
Makanya, dia minta RAPBN 2026 harus ngatur mekanisme penyaluran DBH lifting migas yang lebih transparan, tepat waktu, dan berkeadilan.
Gak cuma migas, Andhika juga nembak isu nikel. Katanya, formula DBH nikel masih aja pakai pola lama: dihitung dari ore mentah. Padahal sekarang Sulawesi Tengah udah jadi pusat hilirisasi nikel dengan produk keren kayak feronikel, stainless steel, sampai bahan baterai kendaraan listrik.
“Ini tidak adil. Formula lama menghambat nilai tambah bagi daerah. Kami minta agar RAPBN 2026 sudah memasukkan formula baru berbasis produk akhir nikel, supaya hilirisasi benar-benar berdampak ke daerah penghasil,” jelasnya.
Soal sawit juga sama. DBH sawit malah makin turun tiap tahun, bahkan ada daerah yang “kelebihan bayar.”
“Kami minta pemerintah serius meninjau ulang mekanisme pungutan Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) sawit agar pelaksanaannya lebih adil dan transparan,” kata Andhika.
Terakhir, dia nitip aspirasi kepala daerah di Sulteng, khususnya Morowali Utara: DBH kurang bayar 2021–2024 harus segera dicairkan.
“Dana ini sangat dibutuhkan untuk mendukung program prioritas pembangunan infrastruktur di daerah,” pungkasnya.
Intinya, Sulawesi Tengah gak mau lagi cuma jadi penonton dari kekayaan alamnya sendiri. Saatnya pusat kasih keadilan daerah!
