Manusiasenayan.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lagi-lagi jadi sorotan. Kali ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah sistem penyediaan makanan MBG secara mendasar.
Menurut Charles, sistem dapur yang selama ini tersentralisasi perlu mulai digeser ke konsep school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah. Alasannya simpel, semakin dekat proses masak dengan tempat makanan disantap, semakin kecil pula risiko makanan terkontaminasi.
Charles menilai kasus keracunan dalam program MBG sudah terlalu sering terjadi untuk disebut sebagai insiden biasa. Masalahnya dinilai sudah masuk level sistemik dan butuh perubahan cara kerja.
Data per 2 September 2026 menunjukkan ada 50.059 korban dari 460 kejadian keracunan. Kasus tersebut tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
“Artinya hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis,” ujar Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Nah, dari sini Charles mendorong konsep dapur berbasis sekolah. Menurutnya, sistem ini bisa memangkas waktu dari makanan selesai dimasak sampai akhirnya masuk ke perut siswa.
Kenapa waktunya penting? Karena makanan yang terlalu lama nongkrong di suhu ruang bisa meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri.
Charles menyebut hasil diskusi dengan sejumlah ahli keamanan pangan dan ahli gizi menunjukkan ada kondisi suhu yang perlu diwaspadai. Saat makanan berada di atas 5 derajat Celsius dan di bawah 60 derajat Celsius, risiko kontaminasi bakteri bisa semakin tinggi.
Apalagi, BGN sendiri sudah menetapkan makanan MBG harus dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak. Artinya, menurut Charles, kontrol suhu dan waktu bukan perkara sepele dalam program sebesar MBG.
Menariknya, usulan dapur sekolah ini tidak cuma bicara soal keamanan makanan. Charles juga melihat ada peluang untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Sekolah bisa mengambil bahan pangan dari pasar, peternak, hingga pemasok yang ada di sekitar wilayahnya. Jadi, uang yang berputar dari program MBG juga berpotensi lebih banyak masuk ke pelaku usaha lokal.
Lalu bagaimana dengan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah telanjur beroperasi?
Charles punya usulan. Kalau pemerintah benar-benar mau pindah ke sistem dapur sekolah, pengelola dapur yang terdampak bisa mendapatkan ganti kerugian.
Menurutnya, pemerintah cukup membayar kompensasi satu kali. Setelah itu, sistem baru bisa dijalankan tanpa terus membawa beban dari sistem lama.
Intinya, Charles ingin MBG bukan cuma soal makanan gratis yang sampai ke meja siswa. Keamanan makanan juga harus jadi prioritas. Kalau sistemnya memang punya celah, ya sistemnya yang perlu dibenahi.
