Manusiasenayan.id – Ternyata, data kelahiran bukan cuma urusan administrasi. Kalau dikelola dan disambungkan dengan data pendidikan, pemerintah bisa lebih gampang membaca kebutuhan sekolah sekaligus mendeteksi anak yang belum atau sudah keluar dari sistem pendidikan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU tentang Statistik bersama sejumlah pakar dan lembaga penelitian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Menurut Ratih, data kelahiran seharusnya bisa nyambung dengan sistem pendidikan. Kenapa? Karena dari data tersebut, pemerintah sebenarnya bisa ngitung dari jauh hari berapa banyak anak yang bakal masuk sekolah.
Gambaran simpelnya begini. Kalau hari ini ada banyak bayi lahir di suatu daerah, enam tahun kemudian mereka bakal masuk SD. Tiga tahun setelahnya, mereka akan masuk SMP. Nah, jumlah calon siswa ini sebenarnya bisa diprediksi sejak awal.
“Kalau kita punya data kelahiran, berarti enam tahun kemudian kita sudah tahu akan ada berapa anak yang masuk SD. Tiga tahun kemudian berapa yang masuk SMP. Itu harusnya bisa kita proyeksikan,” ujar Ratih.
Kalau jumlah calon siswa sudah bisa diprediksi, pemerintah juga bisa lebih siap. Misalnya, berapa ruang kelas yang perlu disiapkan, berapa guru yang dibutuhkan, sampai bagaimana kebutuhan sekolah di tiap daerah.
Jadi, bukan nunggu sekolah kekurangan kelas atau guru dulu baru kelabakan. Pemerintah bisa ancang-ancang lebih awal berdasarkan data.
Tapi manfaat integrasi data ini ternyata nggak berhenti di urusan perencanaan sekolah.
Data yang terhubung juga bisa membantu pemerintah menemukan anak usia sekolah yang belum masuk sekolah atau berhenti di tengah jalan. Kalau ada anak yang seharusnya sekolah tapi ternyata nggak tercatat dalam sistem pendidikan, kondisi itu bisa lebih cepat ketahuan.
Dari situ, pemerintah bisa cari tahu masalahnya. Apakah karena kondisi ekonomi, akses sekolah, lokasi tempat tinggal, atau faktor lainnya. Setelah penyebabnya diketahui, intervensinya juga bisa lebih tepat.
Ratih menyebut sejumlah negara sudah memanfaatkan sistem serupa untuk mendeteksi anak yang tidak sekolah.
“Kalau ada satu anak yang tidak sekolah, sistemnya bisa mendeteksi. Jadi kemudian bisa dicari tahu kenapa anak ini tidak sekolah,” katanya.
Karena itu, Ratih juga mempertanyakan siapa yang nantinya punya tanggung jawab menghubungkan data kependudukan dengan data pendidikan.
“Siapa yang bertanggung jawab mengintegrasikan data kelahiran dengan data pendidikan ini?” ujar legislator dari dapil Sulawesi Barat tersebut.
Menurut Ratih, hal ini perlu diperjelas dalam pembahasan RUU Statistik. Jangan sampai data cuma dikumpulkan, disimpan, lalu berhenti jadi angka di database.
Harapannya, data yang sudah tersedia benar-benar dipakai untuk ngambil keputusan. Dengan integrasi yang jelas, pemerintah bisa lebih cepat membaca kebutuhan pendidikan dan mengambil langkah sebelum masalahnya keburu muncul.
