Manusiasenayan.id – Kasus penangkapan tiga WNI di Mekkah gara-gara dugaan praktik haji ilegal lagi-lagi jadi alarm keras. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, langsung angkat suara dan ngingetin publik: jangan coba-coba ambil jalan pintas buat berangkat haji. Kedengarannya simpel, tapi risikonya bisa panjang dan ribet.
Abidin menegaskan, semua proses ibadah haji itu wajib lewat jalur resmi. Bukan sekadar urusan administrasi, tapi soal keamanan, kepastian hukum, dan juga perlindungan negara ke jemaah. Kalau nekat lewat jalur “abu-abu”, siap-siap aja berhadapan sama konsekuensi yang nggak main-main.
Menurut dia, langkah aparat Arab Saudi yang nangkap para pelaku ini patut dihormati. Itu bagian dari penegakan hukum sekaligus menjaga ketertiban ibadah haji di Tanah Suci. “Ini jadi pelajaran penting, jangan tergiur tawaran instan yang ujungnya bisa bikin rugi sendiri,” kurang lebih begitu pesannya.
Komisi VIII sendiri dari awal udah sering ngingetin, mau haji ya harus lewat mekanisme resmi—baik itu haji reguler atau haji khusus yang diatur pemerintah. Karena faktanya, jalur resmi itu bukan cuma soal prosedur, tapi juga soal perlindungan jemaah selama di luar negeri.
Masalahnya, praktik haji ilegal ini bukan cuma bikin rugi secara materi. Lebih dari itu, ada risiko deportasi, penahanan, bahkan bisa kena larangan masuk Arab Saudi di kemudian hari. Jadi bukan cuma gagal berangkat, tapi juga bisa nutup peluang di masa depan.
Kasus terbaru ini juga cukup serius. Aparat di Mekkah nangkap tiga WNI yang diduga nawarin layanan haji ilegal lewat media sosial. Parahnya lagi, dua di antaranya pakai atribut mirip petugas haji Indonesia. Dari situ aja udah kelihatan ada indikasi penipuan yang cukup rapi. Barang bukti yang diamankan pun nggak main-main: uang tunai, komputer, sampai kartu identitas haji palsu.
Abidin pun minta pemerintah nggak tinggal diam. Kementerian terkait sampai Konsulat RI di Jeddah diminta buat monitoring kasus ini secara serius dan memastikan proses hukumnya berjalan adil. Kalau memang ada oknum petugas yang terlibat, dia tegas bilang harus ada tindakan keras.
“Kalau terbukti, cabut statusnya, pulangkan, dan proses sesuai hukum,” tegasnya.
Di sisi lain, dia juga dorong pemerintah buat makin gencar edukasi ke masyarakat. Soalnya, masih banyak yang gampang kebujuk iming-iming berangkat cepat tanpa antre. Padahal, di balik itu ada potensi masalah besar yang sering nggak disadari.
Intinya satu: jangan ambil jalan pintas untuk urusan ibadah. Karena kalau salah langkah, bukan pahala yang didapat, tapi justru masalah yang dibawa pulang.
