Manusiasenayan.id – Pengelolaan lingkungan hidup di sektor energi dan industri kembali jadi sorotan. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan menyeluruh menyusul masih maraknya persoalan pencemaran yang langsung berdampak ke masyarakat. Penegasan itu ia sampaikan saat kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI ke Jawa Timur.
Menurut Putri, kunjungan kerja ini bukan sekadar formalitas atau ceklis laporan di atas kertas. Panja ingin melihat kondisi nyata di lapangan, mulai dari cara perusahaan mengelola lingkungan, mengendalikan pencemaran, hingga keseriusan mereka menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan pelaku usaha benar-benar menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup sesuai aturan. Bukan cuma urusan dokumen, tapi juga praktik nyata di lapangan, termasuk keterbukaan informasi kepada publik,” ujar Putri.
Ia mengakui, sektor energi dan industri punya kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan energi nasional. Namun di sisi lain, ekspansi yang tak terkontrol justru menimbulkan tekanan serius terhadap lingkungan, terutama di wilayah dengan konsentrasi industri tinggi.
Putri menyoroti masih banyaknya persoalan klasik yang belum tuntas. Mulai dari pengelolaan limbah yang lemah, tingginya ketergantungan pada energi fosil, hingga belum optimalnya penerapan best available techniques untuk menekan pencemaran. Situasi ini, kata dia, bikin kekhawatiran publik makin meningkat.
Keluhan masyarakat pun terus berdatangan. Dari penurunan kualitas udara, pencemaran sungai dan badan air, sampai dampak gangguan kesehatan yang dirasakan warga sekitar kawasan industri. Menurut Putri, kondisi ini tak boleh dibiarkan berlarut.
“Oleh karena itu, pengawasan terhadap efektivitas sistem pengolahan limbah, kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan, serta kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat pencemaran harus ditelaah secara komprehensif,” tegas legislator Fraksi PAN itu.
Putri menekankan, negara tak boleh hanya hadir saat investasi masuk, tapi abai ketika lingkungan rusak dan masyarakat terdampak. Pengawasan harus berjalan konsisten, tegas, dan berpihak pada kepentingan publik.
Hasil kunjungan kerja Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI ke Jawa Timur ini, lanjut Putri, akan menjadi bahan utama penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tajam. Rekomendasi tersebut diharapkan responsif terhadap isu aktual, memperkuat perlindungan lingkungan hidup, serta memastikan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.
