ManusiaSenayan.id – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, lagi-lagi nyentil pemerintah soal program Koperasi Merah Putih. Menurutnya, proyek gede kayak gini nggak bisa cuma modal semangat 45. Harus ada peta jalan alias roadmap yang jelas biar nggak kayak hubungan tanpa status—bikin bingung ke mana arahnya.
“Ya saya masih belum bisa komentar banyak (tentang) koperasi desa, tapi mari kita lihat dulu. Portfolio secara total juga belum tahu ya, kan harusnya kalau program segini besar mesti ada roadmap-nya. Roadmap-nya saya belum terima,” kata Lasarus usai Rapat Paripurna DPR RI.
Presiden Prabowo ngegas soal RAPBN 2026, salah satunya ngasih highlight ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Katanya, koperasi bakal jadi senjata lawan lintah darat, bikin desa makin mandiri, dan pastinya ngasih akses mudah buat sembako, logistik, pupuk, sampai layanan keuangan.
Masalahnya, kata Lasarus, detail teknisnya masih abu-abu. “Apalagi ini kan koperasi ini bukan mitra Komisi V, tapi desanya, subjeknya ada di Komisi V. Mari kita tunggu dulu seperti apa nanti portfolio yang diinginkan oleh pemerintah. Saya belum ingin berasumsi terlalu jauh,” ujarnya.
Beliau juga ingetin kalau koperasi itu basic-nya harus jelas. “Koperasi sejatinya kan harus jelas pengurusnya siapa, anggotanya siapa,” tegas politikus PDIP itu.
Plus, duit yang katanya bakal cair Rp3 miliar dari Himbara ini jangan sampai jadi “ghosting”. “Kontrolnya kemudian pertanggungjawaban keuangan-nya harus tetap mengacu kepada kaidah-kaidah keuangan negara,” tambahnya.
Intinya, Roadmap koperasi jangan sampai kayak sinetron: panjang, penuh drama, tapi ending-nya nggak jelas. Rakyat desa butuh realita, bukan sekadar narasi.
