Manusiasenayan.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan. Kali ini, giliran massa yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch turun ke jalan dan menggelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Bukan sekadar datang membawa spanduk dan pengeras suara, mereka juga mengajak publik untuk terus mengawasi jalannya program yang selama ini menyedot anggaran negara dalam jumlah besar. Menurut mereka, kritik terhadap MBG tidak boleh berhenti hanya karena program tersebut sudah berjalan.
Salah satu yang ikut menyuarakan kritik adalah pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Dalam orasinya, Bivitri menilai berbagai catatan dan masukan soal MBG sebenarnya sudah lama disampaikan oleh banyak pihak. Sayangnya, berbagai kritik tersebut dinilai belum mendapatkan respons yang memadai dari para pengambil kebijakan.
“Kita hari ini harus berisik seberisik-berisiknya, karena rasa-rasanya kalau tidak diberisiki nanti terus saja,” kata Bivitri di hadapan massa aksi.
Menurutnya, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan sebuah program pemerintah berjalan sesuai tujuan. Karena itu, masyarakat diminta tidak lelah menyampaikan pandangan maupun kritik terhadap pelaksanaan MBG.
Bivitri bahkan mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan aspirasi dengan berbagai cara. Baginya, tekanan publik diperlukan agar pemerintah benar-benar melakukan pembenahan mendasar terhadap program tersebut.
Di penghujung orasinya, Bivitri kembali menegaskan tuntutan utama yang dibawa massa aksi, yakni moratorium atau penghentian sementara program MBG. Tujuannya bukan sekadar mengganti pejabat atau mencari tambahan anggaran, melainkan melakukan evaluasi total terhadap keseluruhan tata kelola program.
Menurutnya, evaluasi yang menyeluruh sulit dilakukan apabila program tetap berjalan seperti biasa. Karena itu, penghentian sementara dinilai menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan.
Senada dengan Bivitri, Koordinator Eksternal Advokasi MBG Watch, Galau D Muhammad, mengatakan tuntutan yang mereka bawa sebenarnya cukup sederhana. Massa meminta pemerintah melakukan audit anggaran, menghentikan sementara program, lalu mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya secara menyeluruh.
Galau menilai pengawasan publik penting dilakukan karena MBG menggunakan dana negara yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama.
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak pertanyaan publik yang belum terjawab, terutama terkait hasil nyata atau outcome yang berhasil dicapai selama program berjalan. Ia juga menyoroti dugaan kebocoran anggaran dan minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Tak hanya itu, Galau menilai anggaran besar yang digunakan untuk MBG seharusnya bisa dialokasikan ke sektor lain yang dianggap lebih mendesak. Ia mencontohkan kondisi ekonomi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai tekanan, termasuk kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax.
Karena itu, MBG Watch meminta pemerintah melakukan kajian ulang secara menyeluruh terhadap program tersebut. Bagi mereka, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar perbaikan teknis, melainkan evaluasi besar-besaran agar penggunaan uang negara benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas.
