ManusiaSenayan.id – Drama tantiem komisaris BUMN makin rame nih, guys. Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, langsung ngegas mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mau hapus bonus buat komisaris BUMN. Logikanya simpel: kalau perusahaan-nya rugi, ya bonus jangan ngarep.
“Jadi kalau perusahaannya rugi, direksi juga tidak layak mendapat tantiem. Bonus hanya diberikan jika kinerja positif dan perusahaan memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat,” tegas Rivqy.
Rivqy yang juga anggota Badan Anggaran DPR itu bilang, komisaris BUMN harusnya fokus ngawasin dan ningkatin kinerja perusahaan. “Tanpa kontribusi nyata, tidak sepantasnya ada bonus tantiem yang diterima,” lanjutnya. Ia juga mendukung rencana Prabowo memangkas jumlah komisaris biar lebih ramping. “Pemangkasan jumlah komisaris merupakan langkah yang tepat. Jumlah komisaris tidak perlu terlalu banyak,” katanya.
Satirnya, Presiden Prabowo sendiri udah spill the tea di DPR. Beliau terang-terangan bingung soal fungsi tantiem. “Saya tidak memahami apa tujuan dari tantiem. Tantiem hanya akal-akalan komisaris BUMN saja,” ucapnya. Bahkan ada yang kerjanya rapat sebulan sekali, tapi bonusnya bisa tembus Rp40 miliar setahun. Lah, rapatnya kayak ngopi bareng, tapi duitnya kayak menang lotre.
Jadi, wajar kalau publik makin sinis: kok perusahaan rugi, komisarisnya happy? Padahal rakyat lagi mikirin harga beras naik turun.
Intinya bonus itu bukan hak mutlak—tapi penghargaan kalau kinerja-nya nyata. Kalau enggak, ya cukup dapat ucapan “terima kasih, Pak/Bu Komisaris” aja. Kan gratisan lebih masuk akal daripada bonus miliaran.
