ManusiaSenayan.id — Kabar dari timur nih, bestie! Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, lagi ngomel halus tapi tegas soal nasib SMK Kehutanan Sorong yang udah siap beroperasi tapi malah mandek gara-gara kasus hukum.
“Bangunan di belakang ini memang sempat mangkrak karena ada kasus hukum. Tapi seluruh persiapan pendidikan sudah lengkap, asrama dan perlengkapan sudah dibeli. Jadi kami berharap, proses hukum silakan berjalan, tapi jangan sampai kegiatan pendidikan di SMK Kehutanan ini ikut terhenti,” ujar Abdul Kharis.
Ibarat konser yang udah siap panggung, sound system, dan penonton—eh, malah batal cuma gara-gara satu kabel korslet. Ya kurang lebih begitu, gengs. Soalnya, kata Kharis, bagian yang bermasalah kecil banget dibanding total proyeknya.
“Yang bermasalah itu nilainya sekitar Rp1,8 miliar, sementara total proyek ini puluhan miliar. Jadi kalau dibiarkan berhenti, malah bisa rusak semua dan kerugiannya lebih besar lagi,” tegas politisi PKS ini.
Kharis juga berharap tahun 2026 nanti sekolah ini udah bisa jalan.
“Saya berharap 2026 SMK Kehutanan ini sudah bisa berjalan. Proses hukum silakan dilanjutkan, tapi kegiatan pendidikannya jangan sampai tertunda,” katanya.
Dan buat yang mikir sekolah ini bakal “geser” yang di Manokwari, tenang aja bro, bukan kompetisi kok.
“SMK Kehutanan Sorong ini bukan menggantikan yang di Manokwari, tapi akan menjadi dua. Keduanya sama-sama penting untuk mendukung pengembangan SDM sektor kehutanan,” pungkasnya.
Intinya, DPR gak mau SMK ini cuma jadi spot foto estetik. Anak muda Papua butuh tempat belajar, bukan sekadar lihat gedung kosong tiap lewat!
