Manusiasenayan.id – Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) sekarang makin ngebut. Dari bikin gambar, nulis teks, sampai bantu kerjaan sehari-hari—semuanya bisa dilakukan oleh mesin pintar ini. Tapi di balik kecanggihannya, ada juga potensi masalah yang nggak bisa dianggap sepele. Hal inilah yang jadi perhatian Anggota Komisi I DPR RI, Imron Amin.
Menurut Imron, teknologi AI memang punya peluang besar untuk membantu banyak sektor. Tapi kalau penggunaannya nggak diatur dengan jelas, teknologi ini juga bisa jadi sumber persoalan baru di masyarakat.
“AI ini tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Ada dua perspektif, bisa membantu, tetapi juga bisa menimbulkan masalah jika tidak diatur dengan baik,” kata Imron saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI ke Kodam XXI/Raden Inten di Lampung, Jumat (6/3/2026).
Imron melihat bahwa perkembangan teknologi digital saat ini membuat masyarakat makin sulit membedakan mana informasi asli dari manusia dan mana yang dibuat atau dimanipulasi oleh AI. Dalam banyak kasus, konten berbasis AI bahkan terlihat sangat meyakinkan sehingga bisa menipu publik.
Situasi ini, kata dia, membuka celah bagi munculnya misinformasi dan disinformasi di ruang digital. Jika masyarakat tidak dibekali literasi digital yang kuat dan pemerintah tidak menyiapkan regulasi yang jelas, dampaknya bisa merembet ke banyak sektor—mulai dari politik, ekonomi, hingga stabilitas sosial.
“Sekarang banyak informasi yang kita sendiri sulit membedakan mana yang AI dan mana yang bukan. Karena itu hal ini perlu menjadi perhatian serius ke depan,” ujarnya.
Selain soal AI, Imron juga menyinggung fenomena influencer yang kini punya pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Di media sosial, banyak influencer yang membahas isu berat seperti hukum, ekonomi, bahkan kebijakan negara, meskipun sebenarnya tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang tersebut.
Menurutnya, kondisi ini bisa menimbulkan kesalahpahaman publik jika tidak ada aturan yang jelas. Informasi yang disampaikan oleh figur dengan pengikut besar berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat, meskipun isi informasinya belum tentu akurat.
“Kadang ada influencer berbicara soal hukum atau ekonomi, padahal latar belakangnya bukan di bidang itu. Informasi seperti ini bisa memengaruhi masyarakat,” jelasnya.
Imron menilai beberapa negara sudah mulai menerapkan regulasi digital yang lebih ketat, termasuk dalam mengatur penyebaran informasi oleh influencer di ruang publik. Indonesia, menurutnya, juga perlu mulai mempertimbangkan langkah serupa agar kualitas informasi di dunia digital tetap terjaga.
Dengan aturan yang jelas, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih kredibel, sekaligus mencegah penyebaran konten yang bisa memperkeruh situasi.
“Regulasi sangat penting agar informasi yang beredar tidak memperkeruh situasi dan tetap bisa dipertanggungjawabkan,” tutup Imron.
