Manusiasenayan.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harusnya jadi harapan buat masa depan generasi muda, lagi kena sorotan tajam. Bukan tanpa alasan, ribuan pelanggaran standar layanan di dapur penyedia makanan mulai terungkap dan bikin publik angkat alis.
Badan Gizi Nasional (BGN) sampai Maret 2026 tercatat sudah menjatuhkan sanksi ke 1.251 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Angkanya nggak kecil, bro. Ini jadi sinyal kalau sistem pengawasan di lapangan masih perlu banget diperkuat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, langsung angkat suara. Ia mendorong BGN buat serius memperketat pengawasan lewat pembentukan lembaga akreditasi dapur. Menurutnya, sertifikasi jangan cuma jadi formalitas yang sekadar “lolos administrasi”.
“Program ini nyangkut masa depan generasi kita. Jangan sampai sertifikasi cuma jadi pajangan, tapi kualitas makanannya nggak terjamin,” tegasnya.
Data pelanggaran juga cukup bikin geleng-geleng. Sebanyak 1.030 dapur ditangguhkan operasionalnya, 210 dapur kena SP1, dan 11 dapur bahkan sudah sampai SP2. Kalau nggak ada perbaikan? Siap-siap ditutup permanen.
Ke depan, BGN mewajibkan setiap dapur MBG punya tiga sertifikasi penting: higiene sanitasi, halal, dan HACCP. Tiga hal ini jadi semacam “tameng utama” buat mencegah risiko serius kayak keracunan makanan atau distribusi makanan yang nggak layak.
Tapi, menurut Neng Eem, sertifikat doang nggak cukup. Kuncinya ada di pengawasan ketat di lapangan. Kalau nggak diawasi serius, sertifikasi bisa aja cuma jadi formalitas tanpa dampak nyata.
Ia juga menegaskan, kalau ada pelanggaran berat, jangan cuma ditutup sementara. Harus ada tindakan tegas sampai pencabutan izin biar ada efek jera dan kualitas program tetap terjaga.
Meski begitu, langkah BGN menjatuhkan sanksi ke ribuan dapur ini tetap diapresiasi sebagai awal yang baik. Tapi ke depan, sistemnya harus lebih dari sekadar reaktif—harus bisa mencegah pelanggaran dari awal lewat evaluasi yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, program MBG ini bukan cuma soal makan gratis. Ini soal kualitas, kesehatan, dan masa depan generasi. Jadi wajar kalau pengawasan harus ekstra ketat.
“Ke depan, jangan sampai ada lagi kasus makanan basi atau keracunan. Sertifikasi harus jadi jaminan mutlak,” tutup Neng Eem.
