Manusiasenayan.id – Di tengah kondisi global yang lagi nggak santai, isu soal potensi shortfall pajak di APBN 2026–2027 mulai jadi sorotan serius. Anggota Banggar DPR RI, Rina Sa’adah, langsung angkat suara dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bareng para pakar di Senayan. Menurutnya, situasi sekarang cukup bikin was-was, apalagi ditambah tekanan geopolitik global dan daya beli masyarakat yang lagi melemah.
Rina melihat ada yang perlu dibenahi dari cara pemerintah menyusun kebijakan pajak. Jangan sampai, kata dia, rakyat terus jadi sasaran utama buat nutup kekurangan penerimaan negara. Ia menegaskan kalau APBN seharusnya nggak cuma dipandang sebagai beban, tapi sebagai alat investasi buat buka peluang ekonomi baru.
“Kalau pajak terus dikejar ke masyarakat, tapi APBN-nya nggak mendorong pertumbuhan, ini jadi nggak balance,” kira-kira begitu pesan yang ingin disampaikan Rina.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya mengubah cara pandang dalam menjalankan program pemerintah. Nggak cukup cuma fokus pada penyerapan anggaran, tapi harus dilihat juga dampak jangka panjangnya. Program ideal itu harus bisa menggerakkan produksi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Kalau itu jalan, penerimaan pajak dan PNBP bakal ikut naik secara alami—bukan dipaksa.
Namun, realitanya belum sesuai harapan. Rina menyoroti adanya ketimpangan antara besarnya anggaran yang digelontorkan dengan hasil yang didapat dari sisi pajak. “Program jalan, anggaran habis, tapi pajak tetap dikejar ke masyarakat,” kritiknya.
Sorotan lain datang dari sektor UMKM. Rina menilai program pemberdayaan yang ada masih setengah jalan. Banyak pelaku usaha memang dapat bantuan modal dan inkubasi, tapi minim pengawasan lanjutan. Akibatnya, nggak jelas apakah mereka benar-benar naik kelas atau stuck di situ-situ aja.
Menurutnya, pola ini lebih mirip bansos daripada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Padahal, UMKM punya potensi besar buat jadi motor ekonomi kalau dibina dengan serius dan konsisten.
Dari sisi sektor, Rina juga melihat ketergantungan penerimaan negara masih terlalu berat di sektor perdagangan. Sementara itu, sektor seperti pertanian dan perikanan yang punya potensi besar justru belum optimal kontribusinya terhadap pajak.
Makanya, ia mendorong para pakar buat kasih insight soal bagaimana cara mengoptimalkan sektor-sektor ini, supaya bisa lebih maksimal dalam menyumbang penerimaan negara. Menurutnya, programnya sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana dieksekusi dengan lebih efektif dan terukur.
Kalau nggak segera dibenahi, bukan nggak mungkin tekanan terhadap masyarakat bakal makin berat. Dan itu jelas bukan solusi jangka panjang.
