Manusiasenayan.id – Lagi rame nih, bro-sis. Kasus keracunan massal di program Makan Bergizi Gratis (MBG) bikin banyak pihak naik tensi. Kali ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, nggak mau setengah-setengah. Dia dorong Badan Gizi Nasional (BGN) buat tutup permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti jadi biang masalah.
“Kalau udah nyangkut soal keselamatan masyarakat, apalagi anak-anak, nggak ada cerita kompromi. Harus cabut izin dan tutup permanen,” tegas Charles, Minggu (5/4/2026).
Kasus ini sendiri terjadi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Total ada 72 siswa dari empat sekolah—SMA 91, SDN Pondok Kelapa 01, 07, dan 09—yang kena dampaknya. Niatnya mau makan sehat, eh malah berujung mual, muntah, diare, sampai demam. Sebagian harus dirawat di rumah sakit, sisanya boleh pulang setelah penanganan awal.
Dugaan awal dari Pemprov DKI Jakarta, menu spageti jadi tersangka utama. Sementara BGN melihat kemungkinan makanan yang dibagikan sudah nggak dalam kondisi segar. Saat ini, operasional dapur MBG alias SPPG Pondok Kelapa 2 sudah di-suspend alias dihentikan sementara.
Tapi menurut Charles, langkah itu belum cukup. “Suspend doang nggak menjawab seriusnya dampak yang terjadi,” katanya. Ia bahkan menyoroti kondisi dapur, termasuk tata letak dan instalasi pengolahan limbah (IPAL), yang belum memenuhi standar.
Makanya, dia minta langkah tegas: penutupan permanen. Bukan cuma buat kasus ini, tapi jadi standar nasional. “Ini harus jadi efek jera biar semua penyelenggara SPPG patuh sama standar keamanan pangan,” lanjut politisi PDIP itu.
Komisi IX juga menegaskan prinsip zero tolerance. Artinya, nggak ada ampun buat pihak yang lalai soal higienitas dan kualitas makanan. “Ini bukti nyata kegagalan sistem pengawasan dan quality control,” ujar Charles.
Nggak berhenti di situ, DPR juga minta BGN langsung gerak cepat dengan audit investigatif total. Mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, sampai distribusi makanan harus dikuliti habis. Semua titik layanan MBG wajib taat SOP, tanpa alasan.
Ke depan, pengawasan bakal diperketat dengan melibatkan BPOM secara lebih intens. Soalnya, kata Charles, negara nggak boleh nunggu korban dulu baru bertindak.
“Program ini harusnya kasih manfaat gizi, bukan malah jadi risiko kesehatan. Jangan main-main sama keselamatan rakyat,” tutupnya.
