Manusiasenayan.id – Kalau dulu urusan diplomasi identik dengan kementerian luar negeri atau pejabat pusat yang terbang ke luar negeri, sekarang ceritanya sudah beda. Di era yang serba terhubung ini, diplomasi nggak bisa lagi dimainkan oleh satu pihak saja. Semua harus ikut bergerak, termasuk pemerintah daerah.
Hal itu menjadi salah satu pesan yang dibawa Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI saat bertemu dengan Gubernur Bali I Wayan Koster, jajaran Forkopimda, serta pelaku pariwisata di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Jumat (19/6/2026).
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menjelaskan bahwa dunia saat ini membutuhkan pola diplomasi yang lebih terbuka dan melibatkan banyak pihak. Menurutnya, menjaga kepentingan Indonesia di tingkat internasional tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah pusat atau DPR RI.
Irine menyebut DPR RI selama ini menjalankan fungsi second track diplomacy, yaitu jalur diplomasi yang berjalan berdampingan dengan diplomasi resmi pemerintah. Namun ke depan, pendekatan tersebut harus berkembang menjadi diplomasi multitrek, di mana berbagai aktor ikut terlibat dalam memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, kehadiran Indonesia di berbagai forum global seharusnya tidak hanya sebatas hadir dan berbicara. Indonesia juga harus mampu ikut menentukan arah kebijakan dunia yang selaras dengan kepentingan nasional.
Di sinilah peran daerah menjadi sangat penting. Sebab pada akhirnya, hasil kerja sama internasional maupun kebijakan global akan berdampak langsung pada pembangunan di tingkat provinsi, kota, hingga kabupaten.
“Diplomasi bukan lagi pekerjaan pemerintah pusat semata. Semua pihak harus terlibat agar kepentingan nasional bisa diperjuangkan secara maksimal,” menjadi semangat yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo. Ia menilai jalur diplomasi parlemen dapat dimanfaatkan lebih jauh untuk mendukung promosi sektor pariwisata Indonesia di panggung internasional.
Menurut politisi Fraksi Partai Demokrat itu, jaringan diplomasi yang dimiliki parlemen bisa menjadi kanal efektif untuk memperkenalkan berbagai destinasi wisata Indonesia kepada dunia. Dengan begitu, semakin banyak wisatawan mancanegara yang tertarik datang dan merasakan langsung potensi daerah-daerah di Indonesia.
Lewat pendekatan diplomasi multitrek, BKSAP DPR RI ingin memastikan bahwa hubungan internasional tidak hanya menghasilkan kesepakatan di atas kertas. Lebih dari itu, setiap kerja sama yang dibangun harus mampu menghadirkan manfaat konkret bagi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
