Manusiasenayan.id – BBM subsidi itu harusnya sampai ke orang yang memang berhak. Tapi kenyataannya, masih banyak aja yang “main belakang” dan bikin distribusinya nggak tepat sasaran. Melihat kondisi ini, Komisi XII DPR RI mulai angkat suara. Mereka mendorong BPH Migas buat ngebut mengembangkan sistem pengawasan distribusi BBM subsidi berbasis Artificial Intelligence (AI), jangan sampai baru benar-benar jalan di tahun 2028.
Desakan itu muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bareng BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita, menyoroti roadmap digitalisasi BPH Migas. Dalam rencana tersebut, sistem pengawasan nasional berbasis AI baru masuk tahap implementasi penuh pada 2028. Buat Ratna, timeline itu terasa terlalu santai, sementara praktik penyalahgunaan BBM subsidi sudah terjadi di banyak daerah.
Menurutnya, teknologi AI justru dibutuhkan sekarang, bukan nanti. Soalnya, semakin lama sistem itu ditunda, semakin besar juga peluang oknum memanfaatkan celah distribusi BBM subsidi.
Ratna mengingatkan kalau di roadmap itu sebenarnya sudah ada rencana menghadirkan Artificial Intelligence Analytics untuk membantu mengawasi distribusi BBM. Tapi yang bikin ia heran, kenapa teknologi yang diyakini bisa mengurangi penyimpangan justru baru dipakai dua tahun lagi.
“Bukankah masalahnya sudah terjadi sekarang?” kira-kira begitu pesan yang ingin ia tekankan.
Ia menilai pemerintah perlu gerak lebih cepat, karena kalau sistem pengawasan makin pintar, potensi penyalahgunaan bisa terdeteksi lebih awal. Artinya, negara nggak perlu terus-terusan nombok akibat distribusi yang bocor ke pihak yang nggak berhak.
Ratna juga menduga salah satu alasan lambatnya implementasi AI mungkin karena soal anggaran. Kalau memang itu masalah utamanya, ia menegaskan Komisi XII DPR RI siap ikut mencari jalan keluarnya.
Baginya, DPR bukan cuma bertugas mengawasi, tapi juga bisa membantu mendorong agar program yang benar-benar penting buat masyarakat nggak berhenti gara-gara urusan pendanaan.
Sementara itu, BPH Migas menjelaskan kalau pembangunan sistem ini memang dibuat bertahap. Tahun 2026 fokusnya membangun Enterprise Data Warehouse di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Setelah itu, pada 2027, integrasi data akan diperluas agar seluruh informasi distribusi semakin terhubung.
Nah, kalau semua sesuai rencana, 2028 bakal jadi tahap hadirnya sistem pengawasan nasional berbasis AI. Sistem ini nantinya punya banyak fitur canggih, mulai dari early warning system, risk scoring kendaraan, command center nasional, sampai dashboard real-time yang bisa memantau distribusi BBM subsidi secara langsung.
Buat Komisi XII DPR RI, transformasi digital ini bukan sekadar ikut tren teknologi. Yang jauh lebih penting, sistem ini bisa bikin pengawasan jadi lebih ketat, distribusi BBM subsidi makin tepat sasaran, dan praktik penyalahgunaan yang selama ini bikin negara rugi bisa ditekan semaksimal mungkin. Intinya, kalau teknologi sudah ada untuk membantu, kenapa harus nunggu lebih lama?
