Manusiasenayan.id – Di tengah situasi global yang lagi panas gara-gara konflik Timur Tengah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah supaya lebih cermat mengatur arah APBN 2026. Menurutnya, kondisi global yang tidak stabil bisa berdampak ke ekonomi nasional, sehingga pemerintah perlu mulai menyisir program-program prioritas.
Said menilai, pemerintah perlu membedakan mana program yang benar-benar mendesak dan mana yang masih bisa ditunda sementara. Tujuannya jelas: supaya keuangan negara tetap kuat menghadapi kemungkinan tekanan ekonomi dari luar.
Ia mencontohkan proyek infrastruktur seperti pembangunan tol yang menurutnya masih bisa ditahan terlebih dahulu. Apalagi, sebagian proyek tersebut bersifat tahun jamak sehingga tidak harus dipaksakan selesai dalam waktu cepat.
“Kalau pemerintah untuk tol dan sebagainya, ya mbok ditahan dulu. Faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak sehingga pemerintah bisa mempertebal cadangan anggaran untuk jaga-jaga,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Soroti Ketepatan Sasaran Subsidi
Selain soal prioritas program, Said juga menyoroti persoalan subsidi yang dinilai masih belum tepat sasaran. Ia menilai, sebagian subsidi justru masih dinikmati kelompok masyarakat atas dan sektor industri, yang berpotensi menjadi “lemak” bagi APBN.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan penajaman kebijakan subsidi, khususnya untuk LPG yang volumenya terus meningkat setiap tahun.
Said menyebut konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta metrik ton per tahun, namun distribusinya dinilai belum sepenuhnya terkendali.
Ia juga mengkritik sistem distribusi yang masih terbuka dan belum memiliki mekanisme kontrol yang kuat. Saat ini, penyaluran LPG masih mengandalkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Said, pemerintah seharusnya mulai memanfaatkan teknologi agar subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.
“Seharusnya bisa pakai fingerprint atau bahkan retina mata, jadi lebih presisi. Kalau sistemnya rapi, saya yakin kebutuhan LPG subsidi paling sekitar 5,5 juta metrik ton saja,” jelasnya.
MBG Tetap Wajib Jalan
Saat ditanya soal program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Said menegaskan bahwa MBG tetap harus dijalankan.
Menurutnya, program tersebut masuk dalam kategori mandatory spending di sektor pendidikan, sehingga secara hukum tidak bisa ditawar.
“Kalau MBG masuk klaster anggaran pendidikan, itu wajib. Namanya juga mandatory spending, jadi harus dilaksanakan,” ujarnya.
Meski begitu, Said tetap mengingatkan bahwa tata kelola program MBG harus terus diperbaiki agar implementasinya di lapangan berjalan maksimal.
Ia berharap pengawasan terhadap program tersebut dilakukan secara ketat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.
