Manusiasenayan.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lagi-lagi jadi sorotan. Kali ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendorong agar momentum pembenahan yang sedang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak berhenti pada efisiensi anggaran semata. Menurutnya, ini saat yang pas untuk melakukan transformasi besar dalam sistem penyediaan makanan bergizi bagi siswa.
Charles mengusulkan agar model dapur terpusat yang selama ini dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlahan diarahkan menjadi school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.
Menurutnya, konsep ini bukan cuma soal memindahkan lokasi memasak. Lebih dari itu, model dapur sekolah bisa membuat program MBG berjalan lebih efektif, lebih dekat dengan penerima manfaat, dan lebih mudah diawasi.
“Kalau dapurnya ada di sekolah, distribusi makanan jadi lebih sederhana. Fasilitas yang sudah ada bisa dimanfaatkan, biaya logistik bisa ditekan, dan kualitas makanan lebih mudah dipantau,” ujar Charles.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, sekolah seharusnya tidak hanya menjadi tempat menerima makanan, tetapi juga bisa ikut aktif mengawal kualitas program. Dengan begitu, guru, tenaga pendidikan, hingga masyarakat sekitar memiliki ruang untuk ikut berpartisipasi.
Tak hanya itu, pendekatan dapur sekolah juga dinilai lebih nyambung dengan tujuan utama MBG, yakni memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia. Sekolah dapat berperan dalam memberikan edukasi gizi, memantau kondisi peserta didik, sekaligus memastikan makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan.
Di tengah kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi berbagai tantangan, Charles juga mendukung langkah pimpinan baru BGN yang memutuskan melakukan moratorium pembangunan dapur SPPG baru. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah yang realistis sekaligus bertanggung jawab.
Menurutnya, penghentian sementara pembangunan dapur baru memberi kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Mulai dari tata kelola program, penyempurnaan SOP, peningkatan kualitas SDM, hingga memastikan seluruh dapur yang sudah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi.
Charles menyambut positif arah kebijakan baru BGN yang kini lebih fokus pada kualitas dibanding sekadar mengejar jumlah penerima manfaat. Baginya, perubahan orientasi ini memang sudah lama dinantikan agar program MBG benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang mengumumkan penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran. Selain moratorium dapur baru, BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar program MBG lebih tepat sasaran.
Dengan kata lain, fokus pemerintah saat ini bukan lagi memperbanyak titik layanan secepat mungkin, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat yang maksimal bagi anak-anak yang membutuhkan. Dan bagi Charles, salah satu jawabannya adalah membawa dapur MBG lebih dekat ke sekolah.
