Manusiasenayan.id – Karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra lagi-lagi bikin situasi nggak santai. Kebakaran terus meluas, kualitas udara ikut drop, sementara pemerintah daerah juga punya keterbatasan anggaran. Melihat kondisi ini, Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta pemerintah pusat segera turun tangan dan mengambil alih penanganan karhutla.
Menurut Deddy, kondisi sekarang sudah nggak bisa lagi ditangani dengan cara biasa-biasa saja. Pemerintah pusat perlu gaspol mengerahkan sumber daya sebelum kebakaran makin susah dikendalikan.
“Saya mendorong pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan karhutla secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali,” kata Deddy dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan dari Dapil Kalimantan Utara itu menilai pemerintah pusat harus bikin koordinasi yang solid. Semua sumber daya negara, menurutnya, perlu disiapkan dan dikerahkan untuk menghadapi eskalasi karhutla.
Deddy juga menyoroti kondisi BNPB. Ia menilai Badan Nasional Penanggulangan Bencana belum punya kapasitas fiskal yang cukup untuk mengorkestrasi penanganan karhutla secara efektif.
Karena itu, Deddy meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kemampuan negara secara keseluruhan. Pemerintah perlu tahu seberapa kuat anggaran dan sumber daya yang tersedia untuk menghadapi situasi ini.
Pasalnya, pemerintah daerah dan provinsi juga lagi berada dalam posisi serba terbatas. Anggaran yang terbatas, ditambah pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, bikin ruang gerak daerah makin sempit.
Deddy menegaskan, jangan sampai pemerintah daerah diminta bergerak tetapi modalnya minim. Menurutnya, berharap daerah bisa menangani karhutla tanpa dukungan anggaran yang cukup sama saja seperti menunggu masalah makin meledak.
“Berharap pemerintah daerah melakukan tindakan dalam kondisi ketiadaan anggaran itu seperti menunggu bom waktu meledak,” ujarnya.
Yang bikin makin serius, karhutla kali ini terjadi secara bertahap sehingga seolah-olah luput dari perhatian publik. Padahal, dampaknya sudah mulai terasa di kehidupan sehari-hari masyarakat.
Berdasarkan data BNPB yang disampaikan Deddy, sepanjang semester pertama 2026, kebakaran sudah melanda sedikitnya 26.000 hektare lahan dan masih terus meluas.
Kualitas udara di sejumlah daerah juga ikut kena imbas. PM2.5 bahkan disebut sudah menembus lebih dari 150 µg/m³ di beberapa wilayah, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau. Kondisi ini berpotensi memicu gangguan kesehatan, termasuk ISPA.
Nggak cuma soal kesehatan, karhutla juga bikin aktivitas ekonomi, logistik, transportasi, sampai produktivitas perkebunan ikut terganggu.
Deddy menilai kondisi sekarang bahkan lebih serius dibanding periode 2023-2025. Kekeringan ekstrem yang dikaitkan dengan fenomena El Nino turut memperparah keadaan.
Pesannya simpel: jangan tunggu sampai semuanya keburu chaos. Pemerintah pusat diminta segera turun tangan, mengerahkan seluruh sumber daya, dan memastikan karhutla nggak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Kalau sudah begini, pemerintah nggak bisa cuma nunggu. Harus gaspol sebelum terlambat.
