ManusiaSenayan.id – Urusan tanah di Indonesia tuh bener-bener kayak FTV Indosiar: panjang, penuh konflik, dan ending-nya nggak pernah jelas. Dari jaman orba sampai orbi (orbit satelit), masalah agraria ini selalu ada. Nah, kali ini DPR RI lagi pengen jadi “sutradara baru” biar episodenya nggak makin berlarut.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bilang serius banget nih:
“(DPR menerima) teman-teman dari Koalisi Reforma Agraria, dalam memperjuangkan agraria memberikan beberapa aspirasi, terutama kasus-kasus agraria yang sudah lama, yang belum terselesaikan. Nah sehingga kemudian, selain memang DPR itu sudah membentuk Pansus penyelesaian reforma agraria, DPR juga sudah sepakat kemarin bahwa kita akan sama-sama mendorong Pemerintah untuk membentuk badan penyelesaian reformasi agraria.”
Bahasanya emang formal, tapi intinya: DPR udah punya Pansus, terus minta pemerintah bikin Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria. Tujuannya biar ada yang bener-bener ngurusin sengketa tanah yang udah kayak “utang janji mantan”—nggak selesai-selesai.
Dasco juga nambahin, “Pertama, ada keinginan untuk kita mempunyai satu peta, sehingga kemudian tidak ada tumpang tindih tidak ada mispersepsi mengenai masalah lokasi dan lain-lain. Yang kedua tadi ialah mendorong pembentukan Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria.” Alias: biar nggak ada lagi rebutan lahan kaya rebutan kursi kosong di KRL.
Dari pihak Koalisi Reforma Agraria juga ngasih respon positif:
“Alhamdulillah, sudah terbentuk Pansus di DPR. Kami berharap Pansus ini bisa segera menangani hal-hal yang sangat urgent, termasuk adanya penyerangan fisik terhadap petani dan kriminalisasi. Kami juga sudah menyerahkan draft usulan kepada DPR, dan berharap draft ini dapat diteruskan kepada Bapak Presiden.”
Kehadiran tokoh-tokoh DPR termasuk Titiek Soeharto bikin suasana makin serius. Tapi publik pastinya berharap, wacana ini jangan cuma jadi jargon politik. Karena kalau beneran jalan, petani bisa tenang, rakyat nggak bingung, dan konflik tanah nggak lagi jadi tontonan abadi.
